Perbedaan Penerapan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 374 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Perkara Tindak Pidana Penggelapan dalam Hubungan Kerja di Dadaha Phone Cell Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya

Abstract

PERBEDAAN PENERAPAN PASAL 372 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN PASAL 374 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM HUBUNGAN KERJA DI DADAHA PHONE CELL KECAMATAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA Penelitian ini dilandasi oleh kasus penggelapan dalam hubungan kerja yang terjadi di Dadaha Phone Cell Kota Tasikmalaya, di mana seorang pegawai bernama Andri membawa kabur uang perusahaan yang dipercayakan kepadanya. Kasus ini mencerminkan adanya penyalahgunaan kepercayaan dalam relasi kerja dan menimbulkan kerugian bagi pemilik usaha. Penulis tertarik untuk mengkaji perbedaan penerapan Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP guna menentukan dasar hukum yang paling tepat dalam menangani tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja, yang kemudian dituangkan dalam skripsi berjudul “Perbedaan Penerapan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Perkara Tindak Pidana Penggelapan dalam Hubungan Kerja di Dadaha Phone Cell Kota Tasikmalaya.” Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah perbedaan penerapan Pasal 372 dan Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana terhadap perkara tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja di Dadaha Phone Cell Kota Tasikmalaya. Perbandingan antara kedua pasal tersebut dalam kasus yang sama. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis perbedaan penerapan Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP terhadap tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja di Dadaha Phone Cell Kota Tasikmalaya berdasarkan kaidah hukum dan norma yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, analitis, dan perbandingan, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung oleh penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara dengan pihak terkait Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan penerapan Pasal 372 dan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja di Dadaha Phone Cell Kota Tasikmalaya terletak pada keberadaan hubungan kerja formal antara pelaku dan korban, di mana Pasal 372 KUHP mengatur penggelapan secara umum, sementara Pasal 374 KUHP mencakup unsur pemberatan akibat penyalahgunaan jabatan atau pekerjaan. Dalam kasus ini, karena pelaku merupakan karyawan tetap yang menerima uang berdasarkan tugas pekerjaannya, maka Pasal 374 KUHP lebih tepat diterapkan. Pasal ini tidak hanya relevan secara yuridis, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pemberi kerja, serta mencerminkan keadilan substantif dalam upaya menegakkan hukum terhadap penyalahgunaan kepercayaan dalam relasi profesional. Pentingnya penerapan sistem manajemen keuangan yang lebih transparan dan berbasis dokumentasi tertulis, terutama dalam setiap transaksi besar.