PEMBINAAN ATLET OLAHRAGA OLEH DINAS KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM MENINGKATKAN PRESTASI ATLET DI KABUPATEN CIAMIS

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya masalah terkait dengan Pembinaan Atlet Olahraga oleh Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dalam Meningkatkan Prestasi Atlet di Kabupaten Ciamis. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pembinaan Atlet Olahraga oleh Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dalam Meningkatkan Prestasi Atlet di Kabupaten Ciamis. Teori yang digunakan yaitu menurut Thoha (Rohimat, dkk. 2020:57) yaitu Pembinaan merupakan suatu strategi yang unik dari suatu sistem pambaharuan dan perubahan (change), Pembinaan merupakan suatu pernyataan yang normatif, dan Pembinaan berusaha untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yaitu data primer serta data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dari studi kepustakaan, wawancara secara terstruktur dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembinaan Atlet Olahraga oleh Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dalam Meningkatkan Prestasi Atlet di Kabupaten Ciamis belum terlaksana secara optimal. Adapun hambatan yang dihadapi yaitu keterbatasan anggaran dan kualitas serta kuantitas SDM pelaksana pembinaan, termasuk pelatih spesialis dan tenaga pendukung seperti ahli gizi dan psikolog. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan inkonsistensi penerapan aturan serta SOP yang sudah ada, diperparah dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang belum optimal dan transparan, turut menghambat kemajuan. Upaya yang dilakukan untuk mnegatasi yaitu diversifikasi sumber pendanaan melalui kemitraan swasta dan pengajuan hibah ke pusat, peningkatan kapasitas dan jumlah SDM melalui pelatihan dan rekrutmen tenaga ahli, serta pengembangan dan revitalisasi fasilitas olahraga. Selain itu, terdapat usaha untuk menyempurnakan, mensosialisasikan, dan menegakkan regulasi serta SOP yang lebih jelas dan transparan, serta menguatkan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan program pembinaan.