Implementasi Kebijakan Kepemudaan di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya

Abstract

ABSTRAK Muhammad Sobari, 2025. Implementasi Kebijakan Kepemudaan di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Galuh. Penelitian ini mengkaji Implementasi Kebijakan Kepemudaan di Dinas Pariwisata, pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya. Masalah utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi kebijakan kepemudaan di Kabupaten Tasikmalaya, yang ditunjukkan oleh rendahnya jumlah organisasi kepemudaan yang terdaftar secara resmi, minimnya sumber daya manusia di instansi pelaksana, dan birokrasi pelayanan yang belum efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan kepemudaan diimplementasikan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi penelitian mencakup aparatur Disparpora dan organisasi kepemudaan, dengan teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Sumber data terdiri dari data primer berupa hasil wawancara mendalam dan observasi lapangan, serta data sekunder berupa dokumen resmi, laporan kinerja, dan regulasi terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode analisis interaktif model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Hambatan utama ditemukan pada komunikasi yang belum menjangkau seluruh organisasi kepemudaan, keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM, rendahnya komitmen sebagian pelaksana kebijakan, serta struktur birokrasi yang belum mendukung pelayanan yang cepat dan terpadu. Kesimpulannya, pelaksanaan kebijakan kepemudaan memerlukan penguatan komunikasi, penambahan SDM yang kompeten, serta penyederhanaan prosedur birokrasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan pemuda. Kata Kunci: Implementasi kebijakan, kepemudaan, sumber daya, komunikasi, birokrasi