KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN OLEH OKNUM LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) TERHADAP PENGEMUDI TRUK DISTRIBUTOR PAKAN AYAM DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA KOTA (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP / A / 15 / VI / 2025 / SPKT.SATRESKRIM / POLRES TASIKMALAYA KOTA/POLDA JAWA BARAT)

Abstract

ABSTRAK KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN OLEH OKNUM LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) TERHADAP PENGEMUDI TRUK DISTRIBUTOR PAKAN AYAM DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA KOTA (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP / A / 15 / VI / 2025 / SPKT.SATRESKRIM / POLRES TASIKMALAYA KOTA/POLDA JAWA BARAT) Kriminalitas seperti pemerasan kerap terjadi, bahkan melibatkan oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang seharusnya berperan untuk kepentingan masyarakat. Tindakan ini melanggar prinsip negara hukum serta Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Identifikasi masalah dalam penelitian ini mencakup faktor apakah yang menyebabkan oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melakukan tindak pidana pemerasan terhadap pengemudi truk distributor pakan ayam di wilayah hukum Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP / A / 15 / VI / 2025 / SPKT.SATRESKRIM / POLRES TASIKMALAYA KOTA/POLDA JAWA BARAT), bagaimanakah akibat terhadap oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan tindak pidana pemerasan oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap pengemudi truk distributor pakan ayam, dan bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap pengemudi truk distributor pakan ayam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis untuk bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai pelaksanaan ketentuan hukum, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori hukum dan pendapat para ahli. Adapun pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu menekankan penelitian pada fakta lapangan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Tindak pidana pemerasan oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Pasar Cikurubuk terjadi akibat kombinasi faktor internal, seperti motif ekonomi, keinginan memperoleh keuntungan cepat, serta penyalahgunaan kedudukan dalam organisasi, dan faktor eksternal, yakni lemahnya pengawasan, budaya permisif di lingkungan pasar, serta ketakutan korban untuk melapor. Perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum sebagaimana diatur Pasal 368 ayat (1) KUHP berupa ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun, serta akibat sosial berupa menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), timbulnya keresahan di pasar, dan kerugian finansial bagi sopir truk distributor pakan ayam. Untuk menanggulanginya, Polres Tasikmalaya Kota melakukan upaya represif melalui laporan, penyelidikan, penangkapan, dan penyidikan, serta upaya preventif berupa sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat agar berani melapor. Dengan langkah tersebut diharapkan angka kriminalitas dapat ditekan dan tercipta lingkungan pasar yang aman serta bebas dari praktik pemerasan. Saran penelitian ini diantaranya diharapkan kepolisian menindak tegas pemerasan oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemerintah Daerah memperketat pengawasan ormas. LSM menjaga kredibilitas dengan menolak penyimpangan. Masyarakat berani melapor melalui jal/ur resmi. Akademisi meneliti lebih lanjut penyalahgunaan kelembagaan dalam tindak pidana pemerasan.