PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MENURUT PASAL 282 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG DIBERLAKUKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DENGAN PASAL 407 UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Abstract

PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MENURUT PASAL 282 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG DIBERLAKUKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DENGAN PASAL 407 UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Perubahan dan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini menjadi penting untuk dikaji secara akademik karena merupakan upaya pemerintah dalam menyesuaikan hukum pidana nasional dengan perkembangan sosial, teknologi, dan budaya masyarakat Indonesia saat ini. Penulis merasa perlu untuk melakukan analisis mendalam terhadap kedua pasal tersebut, karena pornografi merupakan salah satu bentuk pelanggaran kesusilaan yang memiliki dampak luas terhadap moral masyarakat, terutama generasi muda. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yuridis yang lebih komprehensif mengenai bagaimana negara melalui instrumen hukumnya merespons dan mengatur tindak pidana pornografi secara efektif dan proporsional. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : pertama, Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Menurut Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Diberlakukan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan menurut Pasal 407 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, Perbandingan Unsur-Unsur Yang Terkandung Dalam Tindak Pidana Pornografi Menurut Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Diberlakukan Dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1946 Dan Pasal 407 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi komparatif, yakni penelitian yang membandingkan atau mencari persamaan dan perbedaan dari dua kejadian atau hipotesis dengan metode penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa Perbandingan pengaturan tindak pidana pornografi antara Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Pasal 407 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya pembaruan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, serta secara eksplisit menyebutkan pengecualian pidana terhadap tindak pidana pornografi. Perbandingan unsur antara Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Pasal 407 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana pornografi yang lebih modern, luas, dan relevan dengan perkembangan zaman, khususnya di era digital. Teruntuk lembaga peradilan dan penegak hukum mampu memberikan penegasan mengenai apa yang dikatakan sebagai tindak pidana pornografi serta batasannya, serta dalam unsur pengecualian yang disebut dalam Pasal 407 ayat (2), dalam praktiknya hakim harus bisa menentukan yang termasuk dalam unsur pengecualian atau sebuah kamuflase dari pornografi.