ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK HAK TUNAGRAHITA SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 293 AYAT (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Kasus di Lingkungan Jelat Kota Banjar)

Abstract

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengandung makna segala tindakan dan pola tingkah laku warga negaranya harus sesuai dengan norma- norma dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh negara. Salah satu bentuk kejahatan di masyarakat dan sangat meresahkan adalah tindak pidana pencabulan, perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas, termasuk tunagrahita, merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Dalam praktiknya, penyandang tunagrahita kerap menjadi kelompok yang rentan terhadap tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana pencabulan Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap penyandang tunagrahita sebagai korban tindak pidana pencabulan dalam perspektif ketentuan Pasal 293 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penyandang tunagrahita merupakan kelompok rentan yang kerap menjadi sasaran kejahatan seksual karena keterbatasan dalam memahami situasi dan membela diri. Pasal 293 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan dasar hukum untuk menjerat pelaku yang menyalahgunakan kekuasaan, kepercayaan, atau pengaruh terhadap anak di bawah umur, termasuk mereka yang memiliki disabilitas intelektual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum yang diberikan. Penelitian ini juga dilakukan melalui studi kepustakaan dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Perlindungan hukum terhadap tunagrahita sebagai korban tindak pidana pencabulan berdasarkan Pasal 293 ayat (2) KUHP secara normatif telah diatur, namun dalam implementasinya di lingkungan Jelat, Kota Banjar, masih menghadapi berbagai kendala. Penegakan hukum belum sepenuhnya memperhatikan kondisi khusus penyandang disabilitas intelektual, seperti keterbatasan dalam komunikasi, pemahaman hukum, serta kebutuhan akan pendampingan khusus. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya sistematis berupa peningkatan pemahaman hukum, penyediaan pendamping profesional, serta kolaborasi antara institusi hukum, keluarga, dan lembaga sosial untuk memastikan perlindungan hak-hak tunagrahita terlaksana secara efektif dan adil