TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN PASAL 8 AYAT (1) HURUF J UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRODUK MEBEL TEMPAT TIDUR DI DESA CISAGA KABUPATEN CIAMIS ( STUDI KASUS DI MEBEL JUHANA)

Abstract

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN PASAL 8 AYAT 1 HURUF J UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRODUK MEBEL TEMPAT TIDUR DI DESA CISAGA KABUPATEN CIAMIS. (STUDI KASUS DI MEBEL JUHANA). Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bagian kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat perlindungan hukum antara produsen dan konsumen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang konsumen berada dalam posisi yang cukup lemah. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen dapat timbul dari adanya hubungan hukum perjanjian yang dilakukan antara produsen dan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen ataupun pelaku usaha. Identifikasi masalah yang dikaji dalam skripsi ini mengenai ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Huruf J Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Produk Mebel Tempat Tidur Di Desa Cisaga Kabupaten Ciamis. Pada implementasi, kendala-kendala, dan upaya-upaya dalam mengatasi kendala dalam implementasi ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Huruf J Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Produk Mebel Tempat Tidur Di Desa Cisaga Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis secara sistematis dan akurat tentang suatu keadaan, fakta, atau fenomena. Metode pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Huruf J Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Produk Mebel Tempat Tidur Di Desa Cisaga Kabupaten Ciamis belum sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 1 huruf J Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada penyelesaian ini secara tindak lanjut menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku meskipun belum secara optimal dan terus di upayakan dilakukan sosialisasi dan melakukan kerjasama dengan Pemerintah sehingga produk mebel bisa sesuai dengan ketentuan dan tidak merugikan konsumen. Perusahaan mebel diharapkan dapat memberikan informasi dan petunjuk penggunaan yang lebih detail, termasuk tips perawatan dan pencegahan kerusakan serta penggunaan bahasa indonesia yang mudah dipahami oleh masyarakat.