Abstract:
ABSTRAK
Faqih Pamungkas, NIM. 3402210394. “Pengaruh Kemampuan Kerja dan Tunjangan Kesejahteraan terhadap Kinerja Pegawai (Suatu Studi Pada Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis)”. Dibawah Bimbingan Bapak Faizal Haris Eko Prabowo 3112770079 (Pembimbing I) dan Bapa M. Zaki Rahman 3112770 (Pembimbing II).
Dalam menghadapi tantangan era globalisasi, peningkatan kinerja pegawai di lingkungan pemerintahan menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan berdaya saing. Namun, masih banyak instansi pemerintahan yang menghadapi masalah rendahnya produktivitas akibat keterbatasan kemampuan kerja dan belum optimalnya tunjangan kesejahteraan pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemampuan kerja dan tunjangan kesejahteraan terhadap kinerja pegawai di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dengan data dikumpulkan melalui kuesioner, dan analisis dilakukan menggunakan Korelasi Pearson Product Moment, Korelasi Ganda, Uji Koefisien Determinasi, Regresi Sederhana dan Ganda, serta Uji t dan Uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik kemampuan kerja maupun tunjangan kesejahteraan memiliki hubungan sangat kuat dan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, dengan nilai korelasi masing-masing r = 0,973 untuk kemampuan kerja dan r = 0,839 untuk tunjangan kesejahteraan. Secara simultan, kedua variabel ini memberikan pengaruh yang sangat kuat, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi sebesar 95,7%, yang artinya sebesar 95,7% variasi kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh kemampuan kerja dan tunjangan kesejahteraan. Pembahasan mempertegas temuan bahwa pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan serta pemberian tunjangan kesejahteraan yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung tercapainya kinerja optimal ASN di lingkungan pemerintah. Kesimpulannya, peningkatan kinerja ASN sangat dipengaruhi oleh kemampuan kerja dan kesejahteraan yang diberikan. Untuk itu, penulis menyarankan agar instansi pemerintah lebih proaktif dalam memprioritaskan program pengembangan kompetensi pegawai dan melakukan evaluasi serta perbaikan kebijakan tunjangan kesejahteraan secara berkesinambungan guna mempercepat tercapainya tujuan organisasi dengan kinerja pegawai yang maksimal.
