IMPLEMENTASI SISTEM MERIT DALAM PENGELOLAAN MANAJEMEN ASN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN CIAMISSESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023

Abstract

RIFKI ARIFIN, 2025. IMPLEMENTASI SISTEM MERIT DALAM PENGELOLAAN MANAJEMEN ASN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN CIAMIS SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023. Di bawah bimbingan Dr. H. Enas, SE., MM. Selaku pembimbing I dan Dr. Hj. Aini Kusniawati, M.M. Selaku Pembimbing II. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya implementasi sistem merit untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN juga mengamanahkan agar pelaksanaan manajemen ASN didasari oleh sistem merit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem merit dalam pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ciamis. Sistem merit merupakan prinsip utama dalam manajemen ASN yang menekankan pada pengelolaan berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, serta bebas dari intervensi politik dan praktik diskriminatif. Dalam konteks reformasi birokrasi, penerapan sistem merit menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi. Fokus penelitian mencakup delapan aspek utama sistem merit yang dinilai oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yaitu: perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian dan disiplin, perlindungan dan pelayanan ASN serta sistem informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem merit di Kabupaten Ciamis telah berada pada kategori “Baik” dengan nilai indeks 310.5 menurut penilaian KASN. Beberapa capaian positif di antaranya adalah pelaksanaan pengadaan ASN berbasis Computer Assisted Test (CAT), penyusunan kebutuhan ASN berbasis Anjab dan ABK, serta penguatan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi. Meskipun demikian, masih dijumpai sejumlah kendala seperti keterbatasan regulasi teknis, belum optimalnya manajemen talenta, serta perlunya penguatan kapasitas SDM dan infrastruktur teknologi informasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa komitmen pemerintah daerah terhadap penerapan sistem merit sudah cukup kuat, namun memerlukan penguatan melalui regulasi internal, pendirian assessment center, optimalisasi reward dan punishment berbasis kinerja, serta harmonisasi pelayanan kepegawaian antar-unit. Rekomendasi yang diberikan meliputi percepatan pengembangan manajemen talenta, peningkatan kualitas perencanaan dan penilaian kinerja, serta penguatan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap seluruh aspek sistem merit.