PENEGAKAN HUKUM PASAL 546 ANGKA 1 KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENYATAKAN BENDA ATAU JIMAT BERKEKUATAN GAIB DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR RANCAH

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik-praktik yang dilakukan paranormal yang tidak pernah dijumpai adanya proses penegakan hukum sekalipun Indonesia secara yuridis-normatif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai aturan hukumnya, sehingga hal ini berimplikasi menjadi pintu masuk kepada suatu perbuatan kejahatan lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan yang dikajdi dalam skripsi ini adalah mengenai penegakan hukum Pasal 546 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menyatakan benda atau jimat berkekuatan gaib di wilayah hukum Kepolisian Sektor Rancah serta kendalakendala dan upaya-upaya dalam menangani permasalahan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode yang dapat mendeskripsikan permasalahan yang dihadapi, dengan menempuh jalan pengumpulan data, analisis data untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dan menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dengan metode pendekatan yuridis normatif. Data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan (library research), studi kepustakaan yaitu dokumen-dokumen maupun buku-buku ilmiah untuk mendapatkan landasan teoritis berupa hukum positif yang sesuai dengan objek yang akan diteliti. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa : penegakan hukum Pasal 546 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menyatakan benda atau jimat berkekuatan gaib di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Rancah belum optimal karena sulitnya pembuktian sehingga tidak memenuhi unsur pidana selain itu jarangnya masyarakat yang melaporkan tindak pidana tersebut kepada kepolisian. Hal ini disebabkan oleh masih kuatnya pengaruh budaya dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang bersifat mistik atau supranatural sehingga sulit untuk memisahkan antara kepercayaan kultural dan tindakan yang sebenarnya melanggar hukum pidana. Oleh karena itu dilakukan upaya melalui penyuluhan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai batas-batas hukum terkait praktik supranatural yang mengandung unsur eksploitasi. Selain itu, tokoh masyarakat dan tokoh agama dilibatkan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak mudah tertipu oleh oknum yang mengaku memiliki kekuatan gaib. Aparat penegak hukum diharapkan meningkatkan sensitivitas dan kapasitas mereka dalam mendeteksi serta menindak praktik-praktik tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 angka 1 KUHP, diharapkan agar aparat penegak hukum lebih aktif melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat serta memperkuat koordinasi dengan tokoh lokal dalam memberikan edukasi hukum.