Abstract:
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik-praktik yang dilakukan
paranormal yang tidak pernah dijumpai adanya proses penegakan hukum sekalipun
Indonesia secara yuridis-normatif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
mempunyai aturan hukumnya, sehingga hal ini berimplikasi menjadi pintu masuk
kepada suatu perbuatan kejahatan lainnya.
Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan yang dikajdi dalam skripsi
ini adalah mengenai penegakan hukum Pasal 546 angka 1 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menyatakan benda atau jimat
berkekuatan gaib di wilayah hukum Kepolisian Sektor Rancah serta kendalakendala dan upaya-upaya dalam menangani permasalahan tersebut.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
deskriptif analisis yaitu suatu metode yang dapat mendeskripsikan permasalahan
yang dihadapi, dengan menempuh jalan pengumpulan data, analisis data untuk
membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dan menjawab
permasalahan yang sedang dihadapi dengan metode pendekatan yuridis normatif.
Data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan (library research), studi
kepustakaan yaitu dokumen-dokumen maupun buku-buku ilmiah untuk
mendapatkan landasan teoritis berupa hukum positif yang sesuai dengan objek yang
akan diteliti.
Hasil penelitian dan pembahasan bahwa : penegakan hukum Pasal 546 angka
1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pelaku tindak pidana yang
menyatakan benda atau jimat berkekuatan gaib di Wilayah Hukum Kepolisian
Sektor Rancah belum optimal karena sulitnya pembuktian sehingga tidak
memenuhi unsur pidana selain itu jarangnya masyarakat yang melaporkan tindak
pidana tersebut kepada kepolisian. Hal ini disebabkan oleh masih kuatnya pengaruh
budaya dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang bersifat mistik atau
supranatural sehingga sulit untuk memisahkan antara kepercayaan kultural dan
tindakan yang sebenarnya melanggar hukum pidana. Oleh karena itu dilakukan
upaya melalui penyuluhan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai
batas-batas hukum terkait praktik supranatural yang mengandung unsur eksploitasi.
Selain itu, tokoh masyarakat dan tokoh agama dilibatkan dalam memberikan
pemahaman kepada masyarakat agar tidak mudah tertipu oleh oknum yang
mengaku memiliki kekuatan gaib.
Aparat penegak hukum diharapkan meningkatkan sensitivitas dan kapasitas
mereka dalam mendeteksi serta menindak praktik-praktik tersebut. Oleh karena itu,
dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 angka 1 KUHP, diharapkan agar aparat
penegak hukum lebih aktif melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat
serta memperkuat koordinasi dengan tokoh lokal dalam memberikan edukasi
hukum.
