ANALISIS YURIDIS SYARAT DAKWAAN MENURUT PASAL 143 AYAT (2) HURUF b KUHAP DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN PASAL 378 KUHP DALAM KAITANNYA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIAMIS PERKARA NOMOR 144/Pid.B/2022/PN.Cms

Abstract

ABSTRAK ANALISIS YURIDIS SYARAT DAKWAAN MENURUT PASAL 143 AYAT (2) HURUF b KUHAP DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN PASAL 378 KUHP DALAM KAITANNYA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIAMIS PERKARA Nomor 144/Pid.B/2022/PN.Cms Proses hukum tersebut diatur dalam Hukum Acara Pidana, yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Proses hukum perkara pidana dimulai dari adanya temuan, Laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang adanya dugaan suatu peristiwa pidana. Surt Dakwaan menjadi dasar didalam melakukan proses pemeriksaan di persidangan. Penuntut Umum didalam membuat Surat Dakwaan harus berpedoman kepada syarat-syarat Surat Dakwaan yang telah ditentukan didalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Adapun yang menjadi identifikasi masalah adalah sebagai berikut analisis yuridis terhadap syarat Surat Dakwaan menurut Pasal 143 Ayat (2) Huruf b KUHAP Dalam Tindak Pidana Penipuan Pasal 378 KUHP dalam kaitannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Perkara Nomor 144/Pid.B/2022/PN.Cms dan akibat hukum tidak dipenuhinya syarat Surat Dakwaan menurut Pasal 143 Ayat (2) Huruf b KUHAP Dalam Tindak Pidana Penipuan Pasal 378 KUHP dalam kaitannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Perkara Nomor 144/Pid.B/2022/PN.Cms. Berdasarkan data-data dan hasil dari penelitian, penulis menggunakan metode penulisan desktiptif analitis yaitu metode yang bertujuan mendeskripsikan obyek penelitian dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Metode pendekatannya menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil pembahasan Surat Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP tidak jelas, tidak cermat sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, ketidakjelasan dan ketidakcermatan tersebut yaitu tidak menyebutkan identitas obyek tindak pidana. Akibat hukum dari surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, mengakibatkan surat dakwaan menjadi batal demi hukum sebagaimana ditentukan didalam pasal 143 ayat (3) KUHAP, didalam perkara Nomor 144/Pid.B/2022/PN.Cms majelis hakim seharusnya menyatakan surat dakwaan tersebut batal demi hukum. Saran yang dapat diberikan diantaranya Penuntut Umum lebih teliti, cemat dan jelas didalam menguraikan Surat Dakwaan, yang dapat mengakibatkan surat dakwaan menjadi obscuull libel.