TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN KREDIT KENDARAAN DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 18 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN STUDI KASUS PT.MANDIRI TUNAS FINANCE CABANG PURWOKERTO 2025

Abstract

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN KREDIT KENDARAAN DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 18 AYAT (2) UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN STUDI KASUS PT.MANDIRI TUNAS FINANCE CABANG PURWOKERTO Bahwasanya agar Perjanjian Standar atau Perjanjian Baku memberikan perlindungan hukum baik bagi Pelaku Usaha maupun bagi Konsumen, maka ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen antara lain menentukan bahwa Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak bisa dibaca secara jelas, atau yang pengungkapanya yang susah dimengerti, akan tetapi dalam prakteknya ketentuan tersebut belum terlaksana sebagaimana mestinya seperti halnya dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan pada PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Purwokerto, sehingga karenanya perjanjian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun identifikasi masalahnya adalah bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit kendaraan dihubungkan dengan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Studi Kasus PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Purwokerto, apa sajakah kendala dalam perjanjian pembiayaan kredit kendaraan dihubungkan dengan Pasal 18 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Studi Kasus PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Purwokerto, apa upaya-upaya apakah yang dilakukan dalam perjanjian pembiayaan kredi t kendaraan dihubungkan dengan Pasal 18 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Studi Kasus PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Purwokerto. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Deskriptif Analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis secara sistematis dan akurat tentang kondisi atau keadaan, fakta peristiwa atau fenomena, sedangkan metode pendekatan nya adalah yuridis normatif, teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan dan studi lapangan melalui teknik wawancara secara langsung. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan (PK) yang dilakukan oleh PT.Mandiri Tunas Finance Cabang Purwokerto selaku pelaku usaha, dengan konsumen yang bernama Ngadino yang beralamat di jalan Nusadadi RT.003/RW.002 Desa Rejodadi, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 33001131706880003 dihubungkan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 18 Ayat (2), dalam praktek perjanjian kredit kendaraan dibuat menggunakan p erjanjian baku yang letak dan bentuknya tidak bisa dibaca dengan jelas karena memiliki ukuran karakter huruf yang kecil dan susah untuk dibaca dengan jelas yang mengakibatkan konsumen atau nasabah yang membuat perjanjian tidak bisa memahami dan tidak dapat mengerti maksud dari perjanjian kredit kendaraan yang ditandatangani, dan tidak mengetahui dengan utuh hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang ditandatangani dikarenakan pendidikan konsumen yang terbatas sehingga konsumen lansung menandatanganinya. Upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan menjelaskan isi perjanjian mengenai hak dan kewajiban yang timbul, dan upaya dari konsumen meminta penjelasan dengan rinci tentang hak dan kewajiban dan konsekwensi yang timbul akibat perjanjian. Saran sebaiknya pelaku usaha membuat perjanjian baku yang sesuai undang-undang perlindungan konsumen, dan konsumen harus jeli dalam melakukan transaksi dan sebaiknya konsumen dilibatkan dalam menentukan bentuk dan isi,letak perjanjian baku yang disepakati untuk menjamin keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. i