Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya

Abstract

SERLI WULANDARI. 2025.Pngawasan Kinerja Pemerintah Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya. Program Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Universitas Galuh. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana pengawasan tersebut dilakukan. Metode yang digunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan 7 informan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan kinerja pemerintah desa oleh BPD belum optimal. Dari empat dimensi yang dianalisis, satu berjalan baik dan tiga lainnya mengalami hambatan, yaitu komunikasi dan koordinasi kurang efektif antara BPD dan Pemerintah Desa, keterlambatan regulasi, keterbatasan dana, lemahnya transparansi, administrasi tidak tertata, serta perubahan program mendadak sehingga pelaksanaan tidak sesuai rencana. Untuk mengatasi hambatan, BPD dan Pemerintah Desa rutin mengadakan rapat membahas progres dan menyelesaikan masalah sebagai usaha memperbaiki komunikasi dan koordinasi, serta mencatat kegiatan dan anggaran secara rapi sebagai bentuk pengawasan. Pemerintah Desa juga membuat grafik kinerja agar BPD mudah memantau, dan BPD diberi kewenangan memberi teguran serta melakukan inspeksi lapangan langsung maupun tidak langsung. Selain itu, sosialisasi aturan baru, pelatihan, dan evaluasi bersama memastikan program berjalan efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengawasan, Kinerja Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa.