ANALISIS YURIDIS KEJAHATAN TERHADAP ORANG MENURUT PASAL 348 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG DIBERLAKUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DENGAN PASAL 464 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Abstract

Kejahatan terhadap orang merupakan bentuk penyerangan terhadap nyawa orang lain di mana nyawa manusia menjadi objek kejahatan yang dilindungi kepentingannya. Salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa orang dalam praktik kesehatan adalah menggugurkan kandungan atau aborsi yang termasuk dalam tindakan pembunuhan terhadap janin. Pembunuhan menurut Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindakan kesengajaan merampas nyawa orang lain. Identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana kejahatan terhadap orang serta bagaimana perbandingan unsur-unsur kejahatan terhadap orang menurut Pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Pasal 464 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan implikasi antara kedua pasal tersebut. Penelitian ditulis dengan pendekatan deskriptif yang bersifat komparatif dan kualitatif, guna menganalisis perubahan peraturan mengenai aborsi beserta latar belakangnya. Penelitian dilakukan dengan mengkaji fenomena hukum dan sosial baik secara aktual dan faktual, serta mengidentifikasi permasalahan praktik aborsi yang marak di masyarakat. Relevansi isi Pasal 348 KUHP lama dalam mengatasi perkara tindakan menggugurkan kandungan, tidak lagi sejalan dengan berkembanganya penyebab aborsi yang dilakukan baik oleh tenaga medis maupun non-medis. Diperlukan rekodifikasi dengan metode menyatukan peraturan-peraturan yang sedang berlaku, namun tidak menghasilkan peraturan baru. Pembaharuan peraturan mengenai aborsi dibahas menjadi Pasal 464 KUHP baru yang mengadaptasi larangan aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjadi format yang disesuaikan berdasarkan ketentuan umum KUHP. Tujuan utama pembaharuan Pasal 348 menjadi Pasal 464 merupakan wujud usaha penanggulangan abortus provocatus criminalis dengan tetap menjamin posisi tenaga kesehatan untuk tetap bekerja secara resmi sesuai kode etik tanpa takut adanya kemungkinan dituntut untuk menyelamatkan hidup umat manusia