IMPLEMENTASI PASAL 8 AYAT (1) PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 53 TAHUN 2021 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM MEMPERBAIKI INFRASTRUKTUR JALAN DI KECAMATAN CIKATOMAS KABUPATEN TASIKMALAYA

Abstract

IMPLEMENTASI PASAL 8 AYAT (1) PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 53 TAHUN 2021 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM MEMPERBAIKI INFRASTRUKTUR JALAN DI KECAMATAN CIKATOMAS KABUPATEN TASIKMALAYA. Infrastruktur Jalan merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan wilayah, karena berfungsi sebagai sarana utama dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta akses menuju layanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Keberadaan jalan yang memadai dan layak tentu sangat menentukan tingkat konektivitas antar wilayah dan memperkuat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan. Untuk itu di perlukan peran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pembangunan, pengawasan, penggantian, pembaruan, rekontruksi, rehabilitasi, pemeliharaan berkala dan rutin jalan sebagaimana di atur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Dan lingkungan Hidup dalam memperbaiki infrastruktur jalan di Kecamatan Ciakatomas Kabupaten Tasikmalaya. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu mengenai implementasi Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup dalam memperbaiki infrastruktur jalan di Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, kendala-kendala yang di hadapi serta upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang di hadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, gambaran tentang suatu keadaan secara objektif, serta menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa implementasi Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam perbaikan infrastruktur jalan di Kecamatan Cikatomas belum berjalan optimal. Evisiensi anggaran, Keterlambatan pencairan anggaran, proses tender yang lambat, dan kurangnya koordinasi antar-lembaga menjadi kendala utama. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, seperti pengajuan anggaran, survei lapangan, pelaksanaan proyek secara bertahap, dan pemeliharaan berkala, hasilnya belum signifikan. Saran yang dapat diberikan adalah diperlukan evaluasi mekanisme anggaran, pengadaan darurat yang fleksibel, penetapan skala prioritas, penguatan koordinasi lintas instansi, pelibatan masyarakat, penyusunan masterplan jangka panjang, serta audit atau evaluasi secra menyeluruh dan berkala untuk akuntabilitas pembangunan infrastruktur jalan secara berkelanjutan.