KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENADAHAN MENURUT PASAL 480 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG DIBERLAKUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DENGAN PASAL 591 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Abstract

KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENADAHAN MENURUT PASAL 480 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG DIBERLAKUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DENGAN PASAL 591 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Tindak pidana penadahan merupakan bentuk kejahatan yang mendukung keberlangsungan tindak pidana pokok melalui penguasaan atau pemanfaatan barang hasil kejahatan. Pengaturan mengenai penadahan sebelumnya termuat dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, dan kini diatur kembali dalam Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis substansi pengaturan tindak pidana penadahan dalam kedua ketentuan tersebut serta menilai apakah terdapat perbedaan unsur-unsur dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana analisis terhadap tindak pidana penadahan menurut Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dibandingkan dengan Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kirab Undang-Undang Hukum Pidana, serta bagaimana perbandingan unsur-unsurnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif, yaitu dengan membandingkan pengaturan tindak pidana penadahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Pasal 591 KUHP baru pada dasarnya memuat ketentuan yang sama dengan Pasal 480 KUHP lama, baik dari segi unsur tindak pidana maupun bentuk perbuatan penadahan. Satu-satunya perbedaan terletak pada sanksi denda, yang berubah dari nominal Rp900 menjadi kategori V sesuai sistem KUHP baru. Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan substansial antara keduanya. Ini menunjukkan bahwa pembaruan KUHP tetap mempertahankan prinsip dasar dalam pengaturan tindak pidana penadahan, meskipun ada penyempurnaan dalam redaksi dan sistematika. Aparat penegak hukum dan pembentuk Undang-Undang disarankan memiliki pemahaman yang menyeluruh terhadap unsur-unsur penadahan dalam Pasal 480 KUHP lama dan Pasal 591 KUHP baru. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan edukasi mengenai ketentuan-ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.