Abstract:
ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS JUAL BELI HARTA GONO GINI TANPA PERSETUJUAN ISTRI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1320 KUHPERDATA (Studi Kasus di Desa Pasirbatang Kecamatan Manonjaya)
Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan yuridis jual beli harta gono gini tanpa persetujuan istri dihubungkan dengan pasal 1320 KUHPerdata di Desa Pasirbatang Kecamatan Manonjaya? Hambatan apa yang digadapi pada saat tinjauan yuridis jual beli harta gono gini tanpa persetujuan istri dihubungkan dengan pasal 1320 KUHPerdata di Desa Pasirbatang Kecamatan Manonjayay Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tinjauan yuridis jual beli harta gono gini tanpa persetujuan istri dihubungkan dengan pasal 1320 KUHPerdata di Desa Pasirbatang Kecamatan Manonjaya.
Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif, serta menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pengumpulannya dengan menggunakan metode kepustakaan dan studi lapangan dengan observasi dan wawancara.
Berdasarkan hasil pembahasan yang diperoleh dalam suatu kesimpulan bahwa Pelaksanaan Jual beli harta bersama (gono gini) oleh salah seorang masyarakat I Desa Pasirbatang dilihat secara yuridis berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dinyatakan tidak sah secara hukum karena tidak adanya persetujuan pemilik tanah dalam hal ini adalah Hambatan yang terjadi sehingga permasalahan jual beli harta bersama (gono gini tanpa tanpa persetujuan istri adalah karena adanya berbagai faktor di antaranya: kurangnya pemahaman humum, adanya ketidak kesetaraan gender, lemahnya penegakan hukum, kondisi darurat keuangan dan suatu sebab yang halal. Upaya yang ditempuh untuk menyeledsaikan permasalahan jual beli harta bersama atau gono gini tersebut dengan cara bermustawarah, antar berbagai pihak dengan pemerintahan desa bertindak sebagai penengah dan berhasl memutuskan bahwa jual beli pihak suami dengan pembeli satu dianggap lebih berhak memiliki tanah tersebut karena memiliki bukti kuat berupa sertifikat baru yang dibuat pembeli pertama.
Kata kunci Tinjauan Yuridis, Jual beli
