Pengawasan Kegiatan Badan Usaha Milik Desa Oleh Kepala Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Bangunkarya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya Pengawasan Kegiatan Badan Usaha Milik Desa Oleh Kepala Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Bangunkarya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. Hal itu terlihat dari indikator masalah seperti : (1) Tidak adanya penjadwalan rutin terkait kegiatan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Desa. (2) Masih kurangnya upaya pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Desa Bangunkarya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. Contoh tidak berjalannya laporan rutin setiap bulannya maupun laporan Triwulan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan, yang terdiri dari observasi dan wawancara. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 6 (enam) orang. Yang terdiri dari Kepala Desa, Direktur BUMDes, Sekretris BUMDes, Bendahara Bumdes, Ketua LPM Desa Bangunkarya, dan Ketua BPD Desa Bangunkarya. Dari hasil penelitian mengenai Pengawasan Kegiatan Badan Usaha Milik Desa Oleh Kepala Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Bangunkarya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran belum berjalan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari 5 dimensi yang dijadikan tolak ukur, diantaranya terdapat 3 dimensi yang sudah berjalan optimal dan 2 dimensi yang belum berjalan optimal. Hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu terkait keterbatasan waktu dari kepala desa karena tidak hanya mengurusi BUMDes saja, selain itu hambatan yang lain adalah terkait dengan kurangnya kualitas sumber daya manusia pengelola BUMDes. Adapun upaya yang sudah dilakukan yaitu dengan melakukan pengawasan secara situasional, dan Kepala Desa memberikan penekanan kepada BUMDes berupa teguran dan arahan supaya BUMDes memberikan laporan minimal satu tahun sekali.