ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN MENURUT PASAL 170 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DAN PASAL 262 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Abstract

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN MENURUT PASAL 170 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DAN PASAL 262 UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Perbuatan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan kerusakan fisik maupun non fisik dikatakan sebagai kekerasan yang bertentangan dengan hukum, kekerasan dalam hal ini baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik/mengakibatkan kematian pada seseorang (definisi yang sangat luas sekali, karena menyangkut pula “mengancam” disampinng suatu tindakan nyata). Dalam hal ini penulis mengangkat permasalahan Bagaimanakah analisis perbandingan terhadap tindak pidana pengeroyokan menurut Pasal 170 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Bagaimanakah unsur-unsur menurut pasal 170 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan unsur-unsur pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini mempergunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang menggambarkan, atau melukiskan dan menganalisa kembali mengenai permasalahan yang didasarkan pada data-data yang ada. Selanjutnya metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara membandingkan dua sistem hukum atau lebih, atau membandingkan peraturan perundang-undangan yang lama dengan yang baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Perbandingan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan Pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Secara substansi, kedua pasal ini sama-sama mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan secara terang-terangan dan bersama-sama terhadap orang atau barang. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru melalui Pasal 262 memiliki penambahan unsur pidana tambahan seperti denda dan pembayaran ganti rugi kepada korban, yang tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mulai mengadopsi pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan kerugian korban (restorative justice).Unsur-unsur tindak pidana, undur- unsur dalamPasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama mencakup: “Barang siapa”, ‘Dengan terang-terangan,” “dengan tenaga bersama”, serta “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”. Sementara itu, Pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru memperjelas rumusan tersebut dan menambahkan variasi sanksi seperti denda dalam kategori tertentu, serta pidana tambahan berupa ganti rugi. Unsur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru juga lebih menekankan dampak perbuatan (misalnya luka ringan, luka berat, atau kematian) dalam menentukan beratnya sanksi. Adapun saran yang diberikan penulis yaitu disarankan agar para penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim memahami secara menyeluruh perubahan dan penambahan unsur unsur yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, khususnya Pasal 262, agar penerapan hukum dapat berjalan lebih adil dan proporsional.