Kinerja Badan Usaha Milik Desa Sebagai Penggerak Ekonomi Desa Di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya

Abstract

MUHAMAD ANGGA MAULANA, 2025. KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI DESA DI DESA BANJARWARINGIN KECAMATAN TASIKMALAYA SALOPA KABUPATEN Penelitian ini dilatarbelakangi kurang optimalnya kinerja badan usaha milik desa sebagai penggerak ekonomi desa di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan yaitu BUMDes belum mampu mengembangkan potensi yang ada, belum strategisnya penempatan lokasi unit usaha, serta kegiatan BUMDes belum sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga belum bisa mewadahi keinginan dan belum terlalu berdampak bagi perekonomian masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kinerja badan usaha miliki desa sebagai penggerak ekonomi desa di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Informan sebanyak 5 (lima) orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (Wawancara, Observasi) dan dokumentasi. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik analisis kualitatif yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar, hingga proses penafsiran. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kinerja Badan Usaha Miliki Desa Sebagai Penggerak Ekonomi Desa Di Desa Banjarwaringin Kecamatan Salopa kurang optimal, dilihat dari penelitian yang telah dilakukan dari lima dimensi, yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas. Terdapat dua dimensi yang belum optimal yaitu dimensi Produktivitas pada indikator BUMDes memiliki kemampuan dalam memanfaatkan potensi sumber daya desa untuk mengembangkan perekonomian dan dimensi Responsivitas pada indikator BUMDes menempatkan unit usaha di lokasi yang strategis sehingga mampu menopang kebutuhan masyarakat dan pada indikator program dan kegiatan BUMDes sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat. Sementara itu, tiga dimensi sudah optimal, yaitu Kualitas Layanan, Responsibiltas dan Akuntabilitas.