PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 28, PASAL 29, DAN PASAL 34 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2022 TENTANG KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DI KAMPUNG ADAT KUTA CIAMIS

Abstract

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 28, PASAL 29, DAN PASAL 34 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2022 TENTANG KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DI KAMPUNG ADAT KUTA CIAMIS

Pelaksanaan perlindungan hukum Kekayaan Intelektual Komunal kategori Ekspresi Budaya Tradisional menjangkau lapisan masyarakat adat di Indonesia, salah satunya adalah Kampung Adat Kuta. Namun, perlindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional ini belum dilaksanakan secara optimal, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan, pemeliharaan dan pendanaan Kekayaan Intelektual Komunal sesuai dengan Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan perlindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) di Kampung Adat Kuta sesuai dengan Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, kendala-kendala dan upaya-upaya. Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis serta sumber data yang terdiri atas data primer dan data sekunder, dilengkapi dengan teknik pengumpulan data secara studi lapangan dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional di Kampung Adat Kuta sesuai Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal belum sepenuhnya diterapkan. Kendala utamanya adalah rendahnya literasi hukum, keterbatasan Sumber Daya Manusia, dan kurangnya infrastruktur pendukung dan pendanaan. Upaya yang dilakukan mencakup partisipasi aktif komunitas adat, yaitu Kampung Adat Kuta, dukungan Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, serta prioritas kebudayaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis melalui Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga yang mencerminkan kolaborasi dalam penjagaan, edukasi, dan pendanaan Kekayaan Intelektual Komunal secara berkelanjutan. Pemerintah Pusat diharapkan dapat meningkatkan pendampingan terhadap Kantor Wilayah Kemenkumham dalam diseminasi informasi dan mekanisme pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal, khususnya Ekspresi Budaya Tradisional milik Kampung Adat Kuta. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis juga perlu lebih proaktif dalam menjaga dan membina generasi muda Kampung Adat Kuta serta mendukung penyediaan infrastruktur pelestarian sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Mahasiswa hukum sebagai bagian dari masyarakat akademik diharapkan dapat berperan aktif dalam sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 guna mencegah eksploitasi Kekayaan Intelektual Komunal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.