Abstract:
PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS SECARA ONLINE DENGAN METODE PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DI TOKO DIMISO CIAMIS
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan jual beli online yang sudah memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan serta dapat mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat, tetapi pada kenyataanya masih ada para pihak dalam jual beli online tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti yang terjadi di Toko Dimiso Ciamis dimana pada saat jual beli online yang dilakukan antara pelaku usaha dan konsumen dengan menggunakan metode pembayaran cash on delivery (COD) konsumen tidak melakukan pembayaran saat barang diterima.
Permasalah yang dikaji dalam skripsi ini yaitu mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli pakaian bekas secara online dengan metode pembayaran cash on delivery dihubungkan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Toko Dimiso Ciamis, kendala-kendala dan upaya dalam mengatasi masalah tersebut.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, dan analisis data yang dikumpulkan dengan tujuan membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dengan metode pendekatan yuridis normatif.
Kesimpulan yang didapat bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli pakaian bekas secara online dengan metode cash on delivery (COD) di Toko Dimiso Ciamis tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena adanya pembatalan sepihak oleh pembeli. Kendala utama terletak pada kurangnya pemahaman pembeli terhadap pelaksanaan kewajibannya dalam melakukan pembayaran sesuai kesepakatan dalam perjanjian. Berkaitan dengan hal itu upaya yang dilakukan penjual untuk menyelesaikan masalah yaitu dengan menghubungi pembeli dan menawarkan solusi, namun karena tidak mendapat tanggapan, penjual menjual kembali barang tersebut untuk mengurangi kerugian.
Dalam hal ini penulis menyarankan agar pemerintah meningkatkan upaya sosialisasi mengenai peraturan dan etika dalam transaksi jual beli secara online kepada masyarakat, khususnya terkait perlindungan hukum dan tanggung jawab para pihak. Pelaku usaha diharapkan lebih memahami ketentuan hukum yang berlaku, termasuk hak atas ganti rugi akibat pembatalan sepihak. Sementara itu, pembeli diharapkan lebih cermat dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya guna menghindari kerugian bagi pihak lain.
