ANALISIS PEMENUHAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BERDASARKAN PASAL 4 AYAT (1) HURUF g PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN DI POLRES TASIKMALAYA

Abstract

ANALISIS PEMENUHAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BERDASARKAN PASAL 4 AYAT (1) HURUF g PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN DI POLRES TASIKMALAYA. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian mulai berlaku pada tanggal 9 Oktober 2023. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) menentukan bahwa persyaratan administrasi penerbitan SKCK bagi pemohon Warga Negara Indonesia yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi akta lahir/kenal lahir, pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4 (empat) x 6 (enam) cm (sentimeter) sebanyak 5 (lima) lembar, fotokopi paspor dengan masa berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum berakhir untuk keperluan ke luar negeri, fotokopi identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan kartu tanda penduduk, dan tanda bukti status kepesertaan aktif dalam program JKN. Akan tetapi, berdasarkan fakta yang diuraikan di atas kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Tasikmalaya 80,53 persen belum mencapai Universal Health Coverage (UHC). Artinya, apabila dikaitkan dengan persyaratan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang mensyaratkan pemohon telah aktif dalam program JKN, maka akan ada pemohon yang belum aktif dalam program JKN. Adapun yang menjadi identifikasi masalah yaitu bagaimana pemenuhan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf g Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di Polres Tasikmalaya, kendala beserta upayanya. Adapun metode yang digunakan yaitu penelilitian hukum normatif-empiris. Spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pemenuhan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf g Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di Polres Tasikmalaya belum sepenuhnya terimplementasikan karena masih terdapat pemohon yang mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang belum memenuhi syarat administrasi sebagaimana mestinya. Kendalanya yaitu BPJS belum ada tersedia di Kepolisian Resor Tasikmalaya. Upayanya yaitu kolaborasi dengan pihak eksternal dengan menempatkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kepolisian Resor Tasikmalaya. Saran penulis yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyelenggarakan atau berada pada lingkungan Kepolisian Resor untuk mempermudah proses pemohon dalam proses kepesertaan JKN.