Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kuasa Untuk Mendaftarkan Tanah Secara PTSL Dihubungkan Dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus di Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja)

Abstract

ABSTRAK TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KUASA UNTUK MENDAFTARKAN TANAH SECARA PTSL DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Kasus Di Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja) Permasalahan utama dalam tinjauan yuridis terhadap pemberian kuasa untuk mendaftarkan tanah secara PTSL di Kelurahan Purwaharja berkaitan dengan keabsahan hukum pemberian kuasa yang sering kali menimbulkan sengketa kepemilikan tanah. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian, termasuk pemberian kuasa, harus memenuhi syarat sah, yakni kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun, dalam praktiknya, banyak kasus di mana sertipikat tanah terbit atas nama penerima kuasa akibat lemahnya verifikasi dokumen oleh panitia PTSL serta minimnya pemahaman hukum masyarakat terkait proses administrasi pertanahan. Hal ini membuka celah bagi penyalahgunaan kuasa dan berujung pada ketidakpastian hukum bagi pemilik tanah yang sah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, verifikasi dokumen yang lebih ketat, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna memastikan pelaksanaan PTSL berjalan sesuai prinsip kepastian dan perlindungan hukum. Adapun yang menjadi identifikasi masalanya adalah Pemberian Kuasa Untuk Mendaftarkan Tanah Secara PTSL Dihubungkan Dengan Pasal 1320 KUHPerdata (Studi Kasus di Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja), Kendala-kendala Yang Timbul Dalam Pemberian Kuasa Untuk Mendaftarkan Tanah Secara PTSL Dihubungkan Dengan Pasal 1320 KUHPerdata (Studi Kasus di Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja), Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pemberian kuasa untuk mendaftarkan tanah secara PTSL Dihubungkan Dengan Pasal 1320 KUHPerdata (Studi Kasus di Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja). Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif Analitis, yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi serta menggunakan metode pendekatan komparatif. Dan teknik pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan dan penelitian lapangan dengan observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kasus pemberian kuasa dalam pendaftaran tanah melalui PTSL di Kelurahan Purwaharja menyoroti pentingnya keabsahan hukum dalam administrasi pertanahan, sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat sahnya perjanjian. Kendala utama yang dihadapi adalah lemahnya verifikasi dokumen oleh panitia PTSL, yang menyebabkan sertipikat tanah terbit atas nama penerima kuasa, bukan pemilik sah, sehingga memicu sengketa kepemilikan. Untuk mengatasi permasalahan ini, berbagai upaya dilakukan, seperti mediasi di Kantor Pertanahan Kota Banjar, penguatan proses verifikasi dokumen, serta perbaikan sistem administrasi pertanahan guna memastikan kepastian hukum bagi pemilik tanah. Pemerintah, melalui BPN, juga berupaya meningkatkan akurasi pendaftaran tanah dengan memperketat koordinasi dengan panitia PTSL. Dengan langkah-langkah ini, efektivitas program PTSL dapat ditingkatkan sekaligus meminimalisir potensi kesalahan administratif di masa mendatang. Panitia PTSL perlu meningkatkan ketelitian dalam memverifikasi dokumen kepemilikan tanah sebelum proses pendaftaran, termasuk melakukan pengecekan silang dengan data administrasi pertanahan yang ada.