KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT PASAL 340 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG DIBERLAKUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DENGAN PASAL 459 YNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Abstract

KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT PASAL 340 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG DIBERLAKUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DENGAN PASAL 459 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan paling berat dalam sistem pidana di Indonesia, karena melibatkan unsur kesengajaan dan perencanaan sebelum tindakan dilakukan. Regulasi terkait Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. kedua regulasi ini mengatur ancaman pidana yang berat, seperti pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama waktu tertentu maksimal 20 tahun. Perubahan dalam Undang-Undang yang baru menunjukkan adanya penyesuaian terhadap perkembangan hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu,penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan dan persamaan unsur pembunuhan berencana dalam kedua regulasi tersebut serta implikasi hukumnya dalam praktik peradilan. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa permasalahan utama, yaitu bagaimana ketentuan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta bagaimana perbandingan unsur-unsur yang terkandung dalam kedua pasal tersebut. Selain itu, penelitian ini juga berusaha memahami implikasi hukum dari perubahan regulasi ini terhadap sistem pemidanaan di Indonesia, khususnya dalam penentuan pidana bagi pelaku pembunuhan berencana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah peraturan Perundang-Undangan terkait serta menganalisis putusan-putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis putusan pengadilan. Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh Kesimpulan bahwa meskipun secara substansi ancaman pidana yang diatur dalam kedua Pasal tampak serupa, namun pendekatan normatif dan filosofi yang melatarbelakangi Pasal 459 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sehingga diperlukan sosialisasi menyeluruh terhadap apparat penegak hukum dan Masyarakat agar pembaruan hukum ini dapat diimplementasikan secara efektif.