PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN DIPECAT DARI DINAS KEPRAJURITAN KARENA TIDAK MENTAATI SUATU PERINTAH DINAS SESUAI PASAL 103 KUHP MILITER PADA KASUS GAY DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Abstract

Perilaku penyimpangan seks yakni hubungan sesama jenis atau biasa disebut LGBT marak terjadi. Perilaku LGBT ternyata juga ada yang dilakukan oleh prajurit TNI, sehingga dalam kaitan penyelesaiannya prilaku LGBT tersebut diselesaikan dalam system Peradilan Militer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana dasar penerapan hukum terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran LGBT di lingkungan TNI.

Metode penelitian yang dilakukan ialah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dan jenis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang mengambil sumber data sekunder. Hasil penelitian ini bahwa prajurit TNI yang kedapatan melakukan tindakan LGBT atau homoseksual berdasarkan putusan perkara No 231-K/pm II08/AU/XII/2020 dan putusan perkara No 48-K/PM.II 09/AD/III/2020 dikenakan hukuman berdasarkan putusan pasal 103 KUHPM dan pidana tambahan pemecatan dinas keprajuritan