RESPONSIBILITAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS DALAM MENINDAKLANJUTI PENGESAHAN OMNIBUS LAW (UU CIPTA KERJA)

Abstract

Setelah disahkannya UU Cipta Kerja pada tahun 2020, salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam menindaklanjuti pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja ialah melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan di daerah dengan peraturan yang baru bersama SKPD dan DPRD Kabupaten Ciamis. Akan tetapi, hasil dari sinkronisasi dan harmonisais aturan tersebut belum sepenuhnya optimal di implementasikan karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti faktor sumber daya manusia dan anggaran yang tidak memadai, kurangnya koordinasi dari Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Kemudian, sosialisasi dan pembinaan masyarakat di tingkat kecamatan hingga desa terkait tindaklanjut dari hasil penyelarasan perundang undangan yang baru belum dilaksanakan. Sehingga implementasi UU Cipta kerja di Kabupaten Ciamis belum maksimal diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiamana Responsibilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam Menindaklanjuti Pengesahan Omnibus Law (UU Cipta Kerja). Adapun tujuan lain yakni untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pada Responsibilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam Menindaklanjuti Pengesahan Omnibus Law (UU Cipta Kerja). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe deskriptif. Data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan/analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: Responsibilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam Menindaklanjuti Pengesahan Omnibus Law (UU Cipta Kerja) sudah berjalan namun belum optimal. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor penghambat yang dalam implementasinya yang harus dievaluasi dan ditingkatkan, diantaranya pada indikator Peraturan Pemerintah yang menjadi acuan dalam menindaklanjuti pengesahan Omnibus Law (UU Cipta Kerja); Adanya evaluasi kinerja untuk mengetahui tingkat pencapaian organisasi atau perangkat daerah dalam menindaklanjuti pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja; dan adanya partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam menindaklanjuti pengesahan Omnibus Law (UU Cipta Kerja).