Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Desa (Studi Penelitian di Kantor Desa Panyingkiran Ciamis)

Abstract

Nizar A’inun Hilmi (2107200024). “Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Desa (Studi Penelitian di Kantor Desa Panyingkiran Ciamis)”. Penulisan Skripsi ini dibawah bimbingan Bapak Firman Aryansyah, S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing I, dan H. Samiri, Drs., M.Pd. selaku pembimbing II. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh: 1) Desa Panyingkiran memiliki banyak objek atau potensi sumber Pendapatan Asli Desa yang masih belum terdata, 2) Sumber-sumber Pendapatan Asli Desa di Desa Panyingkiran masih tergolong rendah, 3) Kesadaran Masyarakat Desa Panyingkiran akan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang masih tergolong rendah, sehingga membuat peneliti tertarik untuk menelitinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk Mengetahui besaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Panyingkiran Kec. Ciamis Kab. Ciamis, 2) Untuk Mengetahui besaran Pendapatan Asli Desa di Desa Panyingkiran Kec. Ciamis Kab. Ciamis, 3) Untuk Mengetahui Pengaruh Penggunaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Desa di Desa Panyingkiran Kec. Ciamis Kab. Ciamis, sehingga diharapkan dapat memberikan edukasi dalam kebijaksanaan untuk masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif deskriptif, peneliti juga mencari beberapa informasi dan referensi untuk penelitian, peneliti menempatkan PBB sebagai variabel bebas dan PADes sebagai variabel terikat, dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dokumentasi dan wawancara, menggunakan jenis sumber data primer dan sekunder, kemudian buku, jurnal, artikel, undang-undang, peraturan pemerintah, data PBB dan PADes, serta pengujian hipotesis akan dianalisis dengan Uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi, uji t, dan uji f. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Desa, disebabkan karena tidak adanya kontribusi secara langsung dari pembayaran PBB yang masuk ke kas Desa sebagai pendapatan, setelah beredarnya Peraturan Bupati Tahun 2016 yang menetapkan penghapusan presentase pembayaran PBB masuk ke kas Desa, sehingga pengaruhnya tidak terlalu signifikan.