KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN HAK-HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 66 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN.Tsm)

Abstract

Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/Pn Tsm) Anak tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, khususnya Ketika anak menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Negara telah memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual menggunakan berbagai peraturan perundang- undangan yang mana diantaranya pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hak-hak korban. Korban dijamin haknya sejak terjadinya peristiwa kekerasan seksual meliputi penanganan perlindungan dan pemulihan. seperti halnya kasus LZS yang merupakan korban pelecehan seksual yang masih berusia di bawah umur, yang haknya sebagai korban tidak dapat terpenuhi secara maksimal. Adapun permasalahan dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut 1. Kajian Yuridis, Pertimbangan hakim dan upaya terhadap pelaksanaan hak-hak anak korban kekerasan seksual berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (Studi Kasus Putusan Nomor 89/Pid.sus/2023/PN Tsm). Sedangkan metode penelitan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan “deskriptif analitis” yaitu metode tentang pemecahan permasalahan yang ada pada masa sekarang dan membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu dengan cara merumuskan mengklasifikasi data yang ada kemudian dijelaskan dan dianalisis. Penelitian juga dilanjutkan dengan pendekatan metode Yuridis Normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil bahan dari satu peristiwa untuk dianalisa dan dihubungkan dengan Perundang- Undangan yang berlaku. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa pelaksanaan hak korban didasarkan pada ketentuan pasal 66 ayat (1) undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, pelaksanaan hak korban baik dari tahap Penanganan, Perlindungan sampai Pemulihan, dapat dilaksanakan akan tetapi pada tahap pemulihan korban tidak mendapatkan haknya secara maksimal dan hak restitusinya yang telah diputuskan oleh pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Saran penulis dalam penelitian ini, seyogyanya Aparat Penegak Hukum juga harus aktif dalam menggencarkan sosialisasi tentang hak- hak korban, dan juga aktif penyuluhan baik di masyarakat maupun sekolah, untuk memberikan pemahaman tentang hak- hak korban