TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MASA SEWA TANAH KAS DESA DI HUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 13 AYAT (3) PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DI DESA PAJATEN KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN

Abstract

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MASA SEWA TANAH KAS DESA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 13 AYAT (3) PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DI DESA PAJATEN KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN Penelitian ini berawal dari masalah adanya pemanfaatan tanah aset desa yang digunakan oleh masyarakat melebihi batas waktu dan masih berjalan hingga saat ini tanpa adanya konfirmasi perpanjangan masa sewa dari pihak masyarakat sebagai yang menyewa terhadap pihak desa yang menyewakan. Tanah seluas 140 M2 milik pihak desa yang disewakan merupakan tanah turun temurun tanah tersebut di sewakan sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 sesuai peraturan bupati pangandaran yang berlaku namun pada kenyataannya masa sewa terus berjalan, perjanjian masa sewa tersebut tidak sesuai mekanisme yang seharusnya dilakukan. Meskipun telah membuat alat bukti tertulis namun awamnya pengetahuan masyarakat mengenai masa sewa tanah aset desa menjadikan masyarakat seolah- olah tidak peduli akan hal itu, di sisi lain pemerintah desa juga tidak melakukan pendekatan lebih kepada masyarakat yang menyewa tanah tersebut dan kurangnya sosialisasi menjadikan masyarakat menganggap hal itu biasa saja. Identifikasi masalah ini terfokus pada pelaksanaan dalam masa sewa tanah kas desa dihubungkan dengan pasal 13 Ayat (3) Peraturan Bupati Pangandaran, kendala-kendala dalam pelaksanaan masa sewa tanah kas desa dihubungkan dengan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Bupati Pangandaran, upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasai kendala dalam pelaksanaan masa sewa tanah kas desa dihubungkan dengan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Bupati Pangandaran. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskritif analitis, yaitu untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan, bertujuan untuk memperoleh informasi faktual secara rinci, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan gejala lainnya di dalam masyarakat dengan pendekatan yuridis normatif. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah aset desa di Desa Pajaten dilakukan secara tertulis. Kendala dalam pelaksanaan masa sewa yaitu masalah keuangan, gagal panen, dan keterlambatan pembayaran masa sewa. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pihak Desa pajaten dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan masa sewa tanah aset desa yaitu memberikan pemahaman penting tentang sistem dan cara sewa menyewa tanah aset desa sesuai ketentuan yang berlaku. Saran yang dapat penulis berikan terkait permasalahan tersebut bagi pihak penyewa agar lebih bertanggung jawab dan tidak menganggap remeh akan hal mekanisme cara sewa menyewa tanah aset desa sesuai ketentuan yang berlaku. Serta bagi pihak Desa Pajaten untuk mencegah terjadinya perselisihan mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa, alangkah baiknya melakukan evaluasi dan soisalisasi terhadap peraturan yang berlaku dan bentuk perjanjian yang dibuat juga melakukan sanksi kepada pihak yang melanggar aturan.