PERANAN KEPOLISIAN RESOR KOTA BANJAR DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 14 AYAT (1) HURUF g UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi Kasus 2022-2023)

Abstract

PERANAN KEPOLISIAN RESOR KOTA BANJAR DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 14 AYAT 1 HURUF g UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS 2022-2023) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara untuk memberikan keamanan dan ketertiban, dalam hal tersebut harus mampu mewujudkan kepastian hukum, dan keadilan hidup dalam masyarakat. Termasuk juga mengenai tindak kekerasan dan penganiayaan yang terjadi dalam lingkup masyarakat. Satuan Reserse Kriminal (SatResKrim) bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana. Identifikasi masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana Peranan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan, kendala apa saja yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Banjar dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan, upaya-upaydalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan dihubungkan dengan Pasal 14 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (studi kasusu 2022-2023). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriftif analitis,analisis data dengan tujuan membuat gambaran tentang suatu keadaaan secara objektif, Keadaan objektif tersebut adalah mengenai Bagaimana Peranan Kepolisian Resor Kota Banjar dalam Menaggulangi Tindak Pidana Penganiayaan dihubungkan dengan Pasal 14 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Tahun 2022-2023) dan metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum dengan menggunakan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka serta melakukan studi lapangan berupa wawancara dengan Polres Banjar. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Peranan Kepolisian dalam pelaksanan Pasal 14 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan belum optimal. Hambatan-hambatan yang ditemukan seperti kekurangan sumber daya manusia khususnya pada Reskrim Polres Banjar, serta terdapat beberapa kasus kesulitan saksi karena enggan memberikan informasi mengenai terjadinya tindakan penganiayaan serta merasa dirinya akan terancam jika memberitahukannya. Berbagai upaya mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat melakukan patroli ke wilayah yang rawan tindak penganiayaan, penambahan personil kepolisian khususnya Reskrim. Diharapkan untuk masa yang akan datang Polres Kota Banjar lebih maksimal dalam pelaksanaaan peran supaya terciptanya keamanan, kenyamana, dan ketertiban di masyarakat. seperti peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan penambahan personil atau melakukan evaluasi rutin untuk terciptanya efektivitas dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta melakukan patrol rutin untuk daerah yang rawan terjadinya tindak pidana penganiayaan.