Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Narapidana Narkotika Dihubungkan Dengan Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Lapas Kelas II B Banjar

Abstract

PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 127 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI LAPAS KELAS II B BANJAR. Rehabilitasi merupakan suatu proses pengobatan dari penyalahgunaan narkotika untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Penyalahguna narkotika wajib mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lapas merupakan salah satu lembaga yang di dalamnya memiliki narapidana atau warga binaan pemasyarakatan penyalahguna narkotika. Dalam hal ini, penulis mengangkat permasalahan tentang bagaimana pelaksanaan rehabilitasi bagi narapidana narkotika dihubungkan dengan pasal 127 ayat (3) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Lapas Kelas II B Banjar, kendala kendala, dan upaya-upaya dalam menangani permasalahan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu suatu pendekatan studi yang bertujuan untuk memberikan gambaran, penjelasan dan kejelasan permasalahan serta merumuskan kembali permasalahan tersebut berdasarkan data yang diperoleh selama studi untuk kemudian dilanjutkan dengan analisis guna memperoleh susunan pemikiran dan pemahaman yang sistematis dan objektif serta menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pelaksanaan rehabilitasi bagi narapidana narkotika di Lapas Kelas II B Banjar belum optimal, karena untuk saat ini Lapas Kelas II B Banjar tidak melaksanakan rehabilitasi medis dan hanya melaksanakan rehabilitasi sosial saja. Terdapat beberapa faktor kendala yang menyebabkan Lapas Kelas II B Banjar tidak melaksanakan rehabilitasi medis yaitu belum adanya Sumber Daya Kesehatan yang memadai mulai dari dokter ahli, psikologis, terapis, obat-obatannya, pelatihan bagi staff Lapas, dan juga sarana dan prasarana yang menunjang. Upaya yang harus dilakukan untuk melaksanakan rehabilitasi medis yaitu melengkapi dan mempersiapkan Sumber Daya Kesehatan yang memadai mulai dari dokter ahli, psikologis, terapis, obat-obatannya, pelatihan bagi staff Lapas, dan juga sarana dan prasarana yang menunjang sehingga Lapas Banjar siap ditunjuk sebagai Lapas penyelenggara rehabilitasi medis dan dapat melaksanakan kegiatan rehabilitasi medis dengan baik dan efektif serta dapat meningkatkan kemampuannya dalam menyelenggarakan rehabilitasi medis yang efektif bagi para narapidana. Adapun saran yang diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian ini yaitu pengoptimalan terkait pelaksanaan rehabilitasi di Lapas Kelas II B Banjar dengan melaksnakan rehabilitasi medis sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalahguna narkotika wajib mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. Selanjutnya mengupayakan Sumber Daya Kesehatan yang memadai, agar dapat melaksanakan rehabilitasi medis.