Pelaksanaan Jual Beli Kaos Bekas Secara Online Dihubungkan Dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus di Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran)

Abstract

PELAKSANAAN JUAL BELI KAOS BEKAS SECARA ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1320 KUHPerdata (Studi Kasus di Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran)

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan bahwa terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli terhadap jual beli kaos bekas secara online sehingga penjual tidak memperoleh haknya. Penulis melakukan penelitian dengan mengidentifikasi masalah bagaimana pelaksanaan jual beli kaos bekas secara online dihubungkan dengan pasal 1320 KUHPerdata di Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran, kendala-kendala dan upaya dalam mengatasi kendala tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang dikumpulkan dengan tujuan membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa pelaksanaan jual beli kaos bekas secara online dihubungkan dengan pasal 1320 KUHPerdata di Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran telah sah menurut hukum karena telah memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata. Adanya kendala dalam pelaksanaan jual beli kaos bekas secara online dihubungkan dengan pasal 1320 KUHPerdata karena belum terdapat regulasi perlindungan hukum bagi seller yang secara eksplisit menjelaskan dan mengatur terkait perlindungan hukum bagi seller. Adanya upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan jual beli kaos bekas secara online dihubungkan dengan pasal 1320 KUHPerdata yaitu seller dapat memperoleh perlindungan hukum dengan menggunakan sarana perlindungan hukum preventif sebagaimana yang telah diundangkan dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Sehingga untuk melindungi seller akibat pembatalan sepihak tersebut masih membutuhkan penanganan secara represif agar dapat melindungi hak-hak seller. Di samping itu, pemerintah diharapkan cepat dan tanggap untuk menghadirkan regulasi terkait perlindungan hukum seller secara eksplisit, rinci, dan jelas layaknya perlindungan hukum yang diterima oleh konsumen sehingga tercipta jual beli yang adil dan tercipta kerelaan bagi kedua belah pihak. Saran penulis yaitu sebaiknya pemerintah memperhatikan tentang perlindungan hukum tidak hanya kepada konsumen saja, pemerintah harus membuat regulasi terhadap pelaku usaha agar mereka bisa menutupi kerugian yang dialami oleh pelaku usaha, karena tidak adanya regulasi pemerintah maka resiko yang ditanggung oleh pihak penjual terhadap pembatalan sepihak maka pihak penjual yang harus menanggung resikonya mau tidak mau mereka harus menjual kembali untuk menutupi cost yang mereka keluarkan.