IMPLEMTASI PASAL 9 HURUF (d) UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKAT KELAS IIB CIAMIS

Abstract

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PASAL 9 HURUF (d) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB CIAMIS

Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut segala segi kehidupan masyarakat dan berlangsung pada setiap individu, tak terkecuali mereka yang sedang menjalani hukuman (Narapidana) di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Namun, akibat dari kelebihan kapasitas serta beberapa kendala-kendala yang ada, menyebabkan implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan khususnya pada Pasal 9 huruf d tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Sehingga dalam penulisan skripsi ini penulis mengidentifikasi masalah adalah tentang bagaimanakah implementasi Pasal 9 huruf (d) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis serta kendala-kendala dan upaya-upayanya dalam pengimplementasian-nya di lapangan.

Metode penulisan pada skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan objektif, serta menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Hasil pembahasan dan kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi Pasal 9 huruf (d) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis masih belum maksimal karena tidak adanya tenaga ahli dokter yang bertugas di Lapas Kelas IIB Ciamis, tidak adanya ruang khusus isolasi bagi napi yang menderita penyakit menular, serta minimnya dana yang disediakan. Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Pasal 9 huruf (d) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis diantaranya yaitu : Kurangnya Sumber daya manusia, Kurangnya sarana prasarana, dan minimnya dana untuk pembiayaan pelayanan kesehatan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Pasal 9 huruf (d) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis, diantaranya adalah: bekerjasama antara Pihak Lapas dengan Puskesmas atau rumah sakit yang ada disekitar Lapas, kemudian membuat sekat di ruang klinik Lapas untuk dijadikan ruang isolasi sementara, dan terakhir mengajukan penambahan dana untuk keperluan tersebut ke pemerintah pusat

Saran penulis berharap agar Pemerintah mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyejahterakan warga negaranya termasuk narapidana serta mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut. Aspek kesehatan harus dijadikan pertimbangan penting dalam setiap kebijakan pembangunan. Salah satu bentuk implementasinya adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan anggaran yang memadai untuk pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan serta melibatkan masyarakat luas dalam pelayanan kesehatan tersebut.