PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN JASA PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 4 HURUF a UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI PASAR MANIS CIAMIS

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya perlindungan konsumen jasa parker yang diberikan oleh petugas parker sehingga tidak memperoleh kenyamanan,keamanan da keselamatan dalam menggunakan parker sesuai dengan pasal 4 huruf a Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah perlindungan hukum konsumen jasa parker kendaraan bermotor dihubungkan dengan pasal 4 huruf a Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di pasar manis ciamis dan hambatan-hambatan serta upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Metode yang dilakukan adalah yuridis normative yaitu penelitian ini ditujukan terhadap norma-norma hukum yang ada dihubungkan dengan teori hukum. Metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) pendekatan analitis (analytical approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa belum optimalnya perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna jasa parker di pasar manis ciamis,dikarenakan kurangnya tanggung jawab dari pemberi jasa parkir untuk menciptakan kenyamanan,keamanan dan keselamatan kepada pengguna jasa parkir karena masih adanya pedagang yang memarkirkan kendaraannya untuk berjualan di tempat parkir. Adanya hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memarkirkan kendaraannya untuk berjualan di tempat yang bukan seharusnya selain itu kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap kegiatan perparkiran serta kurangnya sanksi yang diberikan kepada pelanggar yang menggnakan lahan parkir untuk berusaha sehingga mengganggu kenyamanan pengguna parkir. Adapun upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan perlindungan hukum konsumen jasa parkir kendaraan bermotor dihubungkan dengan pasal 4 huruf a Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen antara lain meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan penggunaan lahan parkir perparkiran selain itu menerapkan sanksi yang tegas kepada pedagang yang berjualan dengan menggunakan lahan parkir walaupun membayar retribusi. Sarannya Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis hendaknya berperan aktif dalam upaya penegakan perlindungan konsumen dalam bidang penyelenggaraan perparkiran. Peran aktif tersebut dapat berupa melakukan penindakan atau penegakan terhadap pelanggaran secara tegas sehingga memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran melalui kegiatan sosialisasi baik kepada petugas parkir maupun kepada pengguna jasa parkir.