Abstract:
Pengaturan mengenai perceraian diatur dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mejelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan siding pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan pengamatan penulis sehubungan dengan terjadinya perceraian diluar persidangan di desa Pasirpanjang Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya.
Identifikasi masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini menegenai bagaimana pelaksanaan perceraian di luar persidangan di desa Pasirpanjang Kecamatan Manonjaya,kendala-kendala apa saja dalam pelaksanaan perceraian dapat dilakukan di persidangan dan upaya-upaya untuk mengatasi kendala perceraian dilakukan dipersidangan dalam tinjauan yuridis terhadap perceraian diluar persidangan dihubungkan dengan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis,metode pendekatan yuridis empiris,Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan bahan hukum primer,sekunder dan tersier serta studi lapangan dengan melakukan observasi melalui pengamatan langsung dilokasi penelitian terkait dengan permasalahan dan wawancara dengan pihak-pihak yang melakukan perceraian diluar persidangan dan responden penelitian yaitu hakim pengadilan agama Kabupaten Tasikmalaya kelas IA.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa perceraian diluar persidangan di desa Pasirpanjang Kecamatan Manonjaya tidak sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kendala-kendala yang terjadi yaitu biaya perceraian melalui persidangan dianggap memakan waktu yang cukup lama,sudah menjadi kebiasaan dan kurangnya kesadaran hukum. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan sosialisasi dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pelaksanaan perceraian yang sesuai dengan aturan hukum. Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,diharapkan hendaknya masyarakat secara umumnya dapat mengetahui dan melaksanakan perkawinan ataupun perceraian sebagaimana mestinya.
