Abstract:
Pelaksanaan kepemilikan tanda daftar usaha bagi pedagang kaki lima di kecamatan Ciamis dihubungkan dengan pasal 16 ayat (1) peraturan daerah nomor 1 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima khususnya di wilayah Kecamatan Ciamis banyak yang belum mengantongi izin usaha yang ditandai dengan tidak mempunyai tanda daftar usaha tentunya hal ini mengakibatkan pedagang kaki lima yang semrawut dan tidak terkontrol sehingga merusak tata kelola dan banyak menggunakan fasilitas umum.
Dalam masalah ini diketahui bagaimana pelaksanaan,kendala-kendala dan upaya-upaya yang dilakukan dalam kepemilikan tanda daftar usaha bagi pedagang kaki lima di Kecamatan Ciamis dihubungkan dengan pasal 16 ayat (1) peraturan daerah nomor 1 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima di wilayah kecamatan Ciamis yang benar-benar tidak memiliki tanda daftar usaha. Teknik dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwasannya pelaksanaan kepemilikan tanda daftar usaha bagi pedagang kaki lima di Kecamatan Ciamis dihubungkan dengan pasal 16 ayat (1) peraturan daerah nomor 1 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima belum terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah daerah dan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUKMP) sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ditunjuk guna melakukan pembinaan kepada pelaku usaha pedagang kaki lima di Kabupaten Ciamis salah satunya dalam hal membantu pedagang kaki lima supaya mendapatkan legalitas izin dalam mendirikan usahanya,pada kenyataan dilapangan aturan tersebut belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaan kepemilikan tanda daftar usaha bagi pedagang kaki lima di Kecamatan Ciamis diantaranya adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUKMP) telah berupaya untuk membantu dalam upaya pembuatan tanda daftar usaha (TDU) atau nomor induk berusaha (NIB) dengan berkoordinasi ke Sebagian pedagang kaki lima khususnya yang telah berkelompok atau mempunyai paguyuban serta terus berupaya dan berkoordinasi terkait rekomendasi agar diadakannya relokasi tempat bagi pedagang kaki lima dengan pemerintah daerah.
Kata Kunci : Pedagang kaki lima,tanda daftar usaha,peraturan daerah
