Abstract:
Fenomena pornografi dan pornoaksi dapat dengan mudah berkembang pesat akibat gelombang penyebaran teknologi modernisasi dan globalisasi yang deras menuju ruang-ruang kehidupan Masyarakat. Kesadaran dari semua pihak menjadi kunci utama sebagai Upaya untuk menghentikan perbuatan pelanggaran kesusilaan demi pertimbangan kemaslahatan umat. Tujuan dari penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah tersebut yaitu guna mendapat gambaran dampak dari pornografi dan pornoaksi serta Solusi dari penerapan aturan pornografi dan pornoaksi pertunjukan entertainment pongdut di Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis.
Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tindak pidana pornografi dan pornoaksi entertainment pongdut yang disebarkan melalui youtube dihubungkan dengan pasal 29 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi di Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis dan kendala apa sajakah dalam pendekatan tindak pidana pornografi dan pornoaksi entertainment pongdut yang disebarkan melalui youtube dihubungkan dengan pasal 29 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi di Desa Mekarmukti kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis serta Upaya apakah yang dapat dilakukan dalam tindak pidana pornografi dan pornoaksi entertainment pongdut yang disebarkan melalui youtube dihubungkan dengan pasal 29 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi di Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis.
Metode penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriftip analitis dengan pendekatan yuridis empiris dan normative serta dengan tahap penelitian melalui penelitian lapangan dan kepustakaan kemudian teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi dokumen serta analisis data secara empiris normative dan kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa tindak pidana pornografi dan pornoaksi entertainment pongdut yang disebarkan melalui youtube di Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis merupakan tindakan pidana yang semakin luas dan berkembang tanpa adanya pengawasan secara preventif dan ketegasan dalam penegakan peraturan dari semua pihak dan Langkah paling kongkrit yang dilakukan Masyarakat dalam memerangi masalah pornografi dan pornoaksi adalah dengan kesadaran dan tanggung jawab dalam memahami norma dan budaya serta arus modernisasi,Langkah tersebut didukung oleh pemerintah,membentuk Lembaga komite Indonesia untuk pemberantasan pornografi dan pornoaksi (KIP3) dan mempertegas fungsi Kementrian KOMINFO serta Lembaga Sensor Film (LSF). Serta penulis memberikan beberapa saran agar semua pihak serta Masyarakat diharapkan bisa secara tegas dan bertanggungjawab bersikap dan bertindak sesuai norma dan hukum yang telah berlaku dan mampu dalam menegakan hukum dan aturan terkait tindak pidana pornoaksi dan pornografi serta diharapkan sebagai Upaya preventif pemerintah dapat membuat Peraturan pemerintah (PP) sebagai bentuk dukungan untuk undang-undang nomor 44 tahun 2008.
