PENERAPAN PASAL 11 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.12/MENLHK/SETJEN/PLB.3/5/2020 TENTANG PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA TASIKMALAYA)

Abstract

Pada pasal 44 ayat (1) KUHAP yang berbunyi benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Namun dalam prakteknya tidak memungkinkan bagi RUPBASAN untuk menampung semua barang sitaan. Namun penjelasan pasal 44 ayat (1) KUHAP,menyatakan bahwa selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan di tempat bersangkutan penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara RI,di Kantor Kejaksaan Negeri,di Gedung bank pemerintah dan dalam keadaan maemaksa d I tempat penyimpanan lain. Dalam skripsi ini penulis mencoba mengemukakan permasalahan bagaimanakah penerapan pasal 11 peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.12/MENLHK/SETJEN/PLB.3/5/2020 tentang penyimpanan limbabh bahan berbahaya dan beracun di Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya dan apa sajakah faktor penghambat dalam penerapan pasal 11 peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.12/MENLHK/SETJEN/PLB.3/5/2020 tentang penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun di Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya . Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel. Dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis mendapati fakta-fakta Gudang penyimpanan barang bukti bahan berbahaya dan beracun yang belum sesuai dengan peraturan penyimpanan limbah bahan bebahaya dan beracun yang berlaku disebabkan beberapa faktor penghambat seperti belum memiliki anggaran yang kuat,kurangnya SDM yang memiliki pengetahuan mengenai pengelolaan barang bukti limbah B3 dan belum adanya pelatihan khusus menyangkut pengelolaan barang bukti limbah B3. Gudang atau tempat penyimpanan barang bukti yang mengandung bahan berbahaya dan beracun di Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.12/MENLHK/SETJEN/PLB.3/5/2020 tenatng penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun. Fasilitas tempat penyimpanan barang bukti limbah bahan berbahaya dan beracun berbentuk bangunan harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Menyediakan Gudang khusus limbah B3 yang tidak berdekatan dengan kantor supaya bahayanya limbah B3 tidak mempebgaruhi Kesehatan orang sekitar dan mengusulkan anggaran tambahan untuk pengadaan atau Pembangunan Gudang khusus limbabh B3 agar pelaksanaan penyimpanan dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diperlukan personal khuuss untuk pengelolaan barang bukti yang bersifat limbah B3 dan memberi pemahaman kepada staf mengenai barang bukti limbah B3.