PELAKSANAAN PASAL 59 AYAT (2) HURUF J UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI POLRES CIAMIS (PERIODE TAHUN 2020-2022)

Abstract

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo undang-undang 2002 nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dimana tindak pidana kekerasan seksual memberikan dampak yang berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak,namun demikian anak korban kekerasan seksual di Polres Ciamis belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana ketentuan tersebut diatas. Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah tentang pelaksanaan pasal 59 ayat 92) huruf j undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,kendala-kendala dan upaya dalam pelaksanaan pasal 59 ayat 92) huruf j undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di Polres Ciamis (periode tahun 2020-2022). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi,dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan,klasifikasi,analisis data dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan objektif serta menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan Pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer,sekunder dan tersier. Penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak belum dilakukan secara maksimal dikarenakan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual lebih banyak didampingi oleh petugas PPA laki-laki,sehingga anak korban kekerasan kurang nyaman saat dimintai keterangan. Faktor penghambat berasal dari dalam maupun luar Lembaga kepolisian tersebut dimana hambatan dari luarnya pihak kepolisian sulit mendapatkan informasi tentang benar adanya tindakan kekerasan seksual,sedangkan dari dalam Lembaga kepolisian,kurangnya sumber daya manusia yang berjenis kelamin Wanita agar korban menjadi lebih leluasa untuk memberikan keterangan. Upaya yang dilakukan oleh Polres Ciamis dalam mencegah dan menekan angka terjadinya kasus kekerasan ialah dengan menggelar dan menjalankan program layanan-layanannya seperti melaksanakan kegiatan sosialisasi,penanaman aspek-aspek hukum dan norma. Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual hendaknya dapat dilakukan dengan lebih maksimal dan pihak kepolisian diharapkan agar bisa meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi dalam memberikan perlindungan hukum tersebut.