Abstract:
Penelitian ini diarahkan untuk menemukan adanya fenomena collaborative
planning aktivitas pariwisata pada desa adat berbasis budaya. Pariwisata budaya
merupakan bagian dari perlindungan bentang alam budaya dan ethnografi yang
harus memiliki nilai konservasi bagi budaya bangsa. Perlindungan ini tertuang
dalam P 87 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan.
'Kebudayaan' dalam PP 87 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 5 tahun
2017 tentang Pemajuan Kebudayaan ditegaskan sebagai segala sesuatu yang
berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Di sisi lain adanya
perlindungan budaya yang menjadi pariwisata dapat meningkatkan perekonomian
masyarakat. Dalam pelaksanaan antara pariwisata dan atraksi budaya seringkali
melibatkan pihak lain yang memiliki interest terhadap keduanya. Untuk melihat hal
tersebut collaborative planning merupakan metoda kualitatif yang dapat
mengungkap sejauhmana pelaksanaan pariwisata budaya didukung melalui jejaring
dengan konsep yang desain yang kompak menuju hasil pelestarian budaya
sekaligus meningkatkan perekonimian dan sosial pelakunya. Hasil penelitian
menunjukan bahwa proses collaborative planning di Kampung Adat kuta masih
pada tatar ceremonial tahunan yang melibatkan warga sebagai pelaku seperti Hajat
Bumi dan upacara Nyuguh di Leuweung Gede. Pelaksanaan collaborative planning
yang dilakukan dalam rangka membuat grand desain, konsep dan strategi pariwisata
saat ini belum terjalin. Hambatan terbesar adalah inisiasi aktivitas pariwisata masih
tertutup pada sesepuh adat, serta belum membuka diri sebagai suatu entitas milik
bersama semua kepentingan. Meskipun didalam proses collaborative planning
terjalin dengan baik tetapi saat ini belum dapat menjadi kepentingan bersama yang
bertujuan menjaga kelestarian budaya dan memajukan pariwisatannya.
