IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NO 02 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA JAYAPURA KECAMATAN CIGALONTANG KABUPATEN TASIKMALAYA

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya permasalahan perihal Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No 02 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Jayapura Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya belum dilaksanakan dengan secara optimal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No 02 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Jayapura Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif Kualitatif. Data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan Kepala Desa Jayapura 1 (satu) orang, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan anggota 4(Empat) orang. Berdasarkan hasil penelitian bahwa : Implementasi Kebijakan Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Jayapura Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya secara keseluruhan sudah berjalan sebagaimana mestinya bahkan cenderung baik namun belum optimal, hal ini dapat diketahui dari regulasinya yang kurang sinkron, kurang optimalnya sosialisasi, kurangnya melakukan pelatihan dalam meningkatkan Sumberdaya anggotanya, anggaran yang terbatas, situasi dan kondisi sedang pandemi Covid- 19, rendahnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki, menampung dan menyampaikan aspirasi Masyarakat masih terbilang kurang, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung lainnya. Selebihnya semua tahapan sudah dilakukan se-maksimal mungkin dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh BPD Desa Jayapura Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya