• TINJAUAN KRIMONOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS KEJAHATAN PENGEDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA BERDASARKAN PASAL 144 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI LAPAS KELAS II B TASIKMALAYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN 

  Arfan Faturrohman, Muhamad (Fakultas Hukum, 2026-05-23)

  Pengulangan tindak pidana (residivis) dalam kejahatan narkotika merupakan fenomena yang kerap terjadi dan telah diatur dalam Pasal 144 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menetapkan penambahan ...
• PERANAN LPM DALAM PERENCANAAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 7 HURUF B PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 59 TAHUN 2021 DI DESA CIPARIGI 

  rahmanialuhri, dwi (Fakultas Hukum, 2026-05-08)

  PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 59 TAHUN 2021 DI DESA CIPARIGI Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya peran Lembaga Pemberdayaan ...
• KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA E-COMMERCE TERHADAP KEWAJIBAN PELAKU USAHA BERDASARKAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI MEDIA SOSIAL FACEBOOK (Studi Kasus Grup “Jual Cepat Ciamis” (JCC)) 

  Sri Wulandari, Lisda (Fakultas Hukum, 2026-05-23)

  Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mengalami perubahan pada media sosial, khususnya Facebook, dari sarana komunikasi menjadi platform ekonomi melalui fitur marketplace dan grup jual beli. Namun, kemudahan ini ...
• PENERAPAN SURAT TERCATAT DALAM PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA CIAMIS DIHUBUNGKAN DENGAN ANGKA 11 SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT TERCATAT 

  DINOROBERTO (Fakultas Hukum, 2026-06-08)

  PENERAPAN SURAT TERCATAT DALAM PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA CIAMIS DIHUBUNGKAN DENGAN ANGKA 11 SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT ...
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK WARIS JANDA TERHADAP HARTA BAWAAN SUAMI YANG MENINGGAL DUNIA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 171 HURUF E JO. PASAL 174 AYAT (1) HURUF B KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Surat Keterangan Waris Dan Saksi Ahli Waris Di Desa Margaluyu Dengan Nomor Register 400/1750-Ds./2022) 

  Fitri Nur, Destiyanti (Fakultas Hukum, 2026-06-06)

  ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK WARIS JANDA TERHADAP HARTA BAWAAN SUAMI YANG MENINGGAL DUNIA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 171 HURUF E JO. PASAL 174 AYAT (1) HURUF B KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Surat Keterangan Waris Dan Saksi ...
• TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2025/PN.Cms) 

  Ernawati Putri, Lintang; ADITYA, LOVA (FAKULTAS HUKUM, 2026-06-05)

  Korban kejahatan khususnya korban kejahatan kekerasan seksual, pencabulan, pelecehan seksual, perlu mendapatkan perlindungan yang harus diberikan oleh negara sebagai bentuk tanggungjawab negara kepada warganya, terlebih ...
• PERAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM UPAYA PERDAMAIAN MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA CIAMIS KELAS IA DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 14 HURUF J PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN 

  Kholis, Ridfan (Fakultas Hukum, 2026-06-05)

  Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya mediasi sebagai instrumen untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan guna mengatasi penumpukan perkara di pengadilan. Namun, dalam ...
• EFEKTIVITAS PENGAWASAN PENGURANGAN KANTONG PLASTIK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 17 PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI PASAR MANIS CIAMIS 

  Nurida Yusup, Fasya (Fakultas Hukum, 2026-05-08)

  EFEKTIVITAS PENGAWASAN PENGURANGAN KANTONG PLASTIK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 17 PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI PASAR MANIS CIAMIS Pemerintah Kabupaten Ciamis ...
• PERTANGGUNGJAWABAN PASIEN TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN ATAS IMBALAN JASA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 277 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DADI KELUARGA CIAMIS 

  Sanjoto, Suhartono (Fakultas Hukum, 2026-05-23)

  ABSTRAK PERTANGGUNGJAWABAN PASIEN TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN ATAS IMBALAN JASA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 277 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DADI KELUARGA CIAMIS Kesehatan merupakan ...
• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA MOTOR LISTRIK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 281 UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN jo. PASAL 3 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 45 TAHUN 2020 DI SATLANTAS POLRES CIAMIS 

  zannah, Ade Noviatul (universitas galuh, 2026-05-08)

  ABSTRAK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA MOTOR LISTRIK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 281 UNDANG -UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN jo. PASAL 3 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 45 ...
• ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA NOMOR 8/Pid.B/2023/PN Tsm DI KOTA TASIKMALAYA 

  Nizar, Muhammad Habib (Muhammad Habib Nizar, 2025-08-30)

  Penelitian ini menyajikan kajian yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 8/Pid.B/2023/PN Tsm, sebuah kasus yang berpusat pada tindak pidana penipuan berkedok investasi fiktif, yang menjadi cerminan ...
• Penerapan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Terhadap Pelaku yang Menggunakan Psikotropika di Wilayah Kepolisian Resor Ciamis (Studi Kasus Berkas Perkara Nomor: BP/23/IV/Res.4.2.1/2024/Narkoba) 

  PERMANA, DENI (2026-05-09)

  Psikotropika berasal dari kata psiko artinya jiwa dan tropos artinya bergerak, efeknya menyerang susunan saraf pusat mendatangkan berbagai pengaruh terhadap penggunannya, seperti euphoria, halusinasi, stimulasi dan dapat ...
• Penegakan hukum pidana bagi wajib retribusi daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya ditinjau dari pasal 25 ayat 1 peraturan daerah kota tasikmalaya nomor 2 tahun 2007 tentang retribusi pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan ternak dihubungkan dengan kewajiban pembayaran retribusi di pasar cikurubuk kota tasikmalaya 

  Chrestria Bimantara Alif Kuswana (Universitas Galuh, 2025-08-08)

  PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP WAJIB RETRIBUSI DAERAH DITINJAU DARI PASAL 25 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK Retribusi ...
• Penegakan hukum pidana bagi wajib retribusi daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya ditinjau dari pasal 25 ayat 1 peraturan daerah kota tasikmalaya nomor 2 tahun 2007 tentang retribusi pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan ternak dihubungkan dengan kewajiban pembayaran retribusi di pasar cikurubuk kota tasikmalaya 

  Chrestria Bimantara Alif Kuswana (Universitas Galuh, 2025-08-08)

  PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP WAJIB RETRIBUSI DAERAH DITINJAU DARI PASAL 25 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK Retribusi ...
• Analisis Hukum Terhadap Keterlambatan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Jual Beli Tahun 2004 Yang Baru Didaftarkan Tahun 2025 Di Tasikmalaya (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya) 

  Sugih Mulyono, Tris (2026-05-09)

  ABSTRAK ANALISIS HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN AKTA JUAL BELI TAHUN 2004 YANG BARU DIDAFTARKAN TAHUN 2025 DI TASIKMALAYA (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya) ...
• Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Terhadap Anggota Polri Oleh Seksi Profesi Dan Pengamanan (Propam) Berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) Huruf D Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Ciamis) 

  Fauzi, Rizal (2026-05-09)

  ABSTRAK PENEGAKAN DISIPLIN DAN KODE ETIK TERHADAP ANGGOTA POLRI OLEH SEKSI PROFESI DAN PENGAMANAN (PROPAM) BERDASARKAN PASAL 11 AYAT (2) HURUF d PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG ...
• Analisis Hukum Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dihubungkan Dengan Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus ANAK/2024/PN.Cms 

  Tirta Waluya, Wardiman (2026-05-09)

  ABSTRAK ANALISIS HUKUM DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 8/Pid.Sus Anak/2024/PN.Cms Proses peradilan bagi ...
• ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN MENURUT PASAL 218 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 

  Arasy, Raihan (FAKULTAS HUKUM, 2026-05-09)

  ABSTRAK ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN MENURUT PASAL 218 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 ...
• ANALISIS YURIDIS PADA PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIBANDINGKAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM ASAS TERITORIAL 

  RAHMAN, RYAN ARYA (Fakultas Hukum, 2025-08-16)

  ABSTRAK ANALISIS YURIDIS PADA PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIBANDINGKAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM ASAS ...
• Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Pasal 289 Kuhp Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 207/Pid.B/2024/Pn.Tsm Di Kota Tasikmalaya 

  Syarani Pratiwi, Ajeng (2026-05-06)

  ABSTRAK ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN BERDASARKAN PASAL 289 KUHP DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA NOMOR 207/Pid.B/2024/PN.Tsm DI KOTA TASIKMALAYA ...

View more