Faculty of Law: Recent submissions

Now showing items 281-300 of 333

PENERAPAN PASAL 11 AYAT (1) PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENAPAN API UNTUK KEPENTINGAN OLAHRAGA DI WILAYAH HUKUM POLRES CIAMIS

Meidina, Nadya Trisha; Hermana, Anda; Galih, Yuliana Surya (Fakultas Hukum UNIGAL, 2023-06-08)

Pengawasan kepemilikan senapan angin di wilayah hukum Polres Ciamis belum optimal,hal ini disebabkan ditemukan beberapa orang sipil yang memiliki senapan angin untuk berburu dan terdapat beberapa orang membuat senapan angin ...
PENERAPAN PASAL 15 AYAT (1) HURUF b JO PASAL 40 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN TERHADAP BADUT JALANAN DI WILAYAH KECAMATAN CIAMIS

Utami, Ardeliani Rachma; Hermana, Anda; Hardiman, Dindin M (Fakultas Hukum UNIGAL, 2022-06-24)

Maraknya badut jalanan yang tersebar disetiap ruas jalan di Kecamatan Ciamis merupakan persoalan sosial yang kompleks yang harus ditanggulangi secara serius,selain meresahkan pengguna jalan juga dapat membahayakan kelompok ...
PENANGANAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 10 PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI PERKARA NOMOR 74/PID.SUS/2022/PN CMS)

Budi, Budi Setia; Muliani, R.Yenni; Setiawan, Iwan (Fakultas Hukum UNIGAL, 2023-04-13)

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative ada yang mengatur tentang persyaratan khusus penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan ...
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SATUAN POLISI AIR KEPOLISIAN RESORT PANGANDARAN DALAM MELAKUKAN PEMBERANTASAN PENYELUNDUPAN BARANG ILEGAL (STUDI KASUS SATUAN POLISI AIR DAN UDARA KEPOLISIAN RESORT PANGANDARAN)

Irawan, Fuad Surya; Hermana, Anda; Setiawan, Iwan (Fakultas Hukum UNIGAL, 2023-04-13)

Penyelundupan meruopakan kegiatan mengimpor atau mengekspor barang dengan tidak memnuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memnuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun ...
PELAKSANAAN PENILAIAN PEMBINAAN NARAPIDANA DENGAN MENGGNAKAN INSTRUMEN SPPN (SISTEM PENILAIAN PEMBINAAN NARAPIDANA) BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL PEMASYARAKATAN KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PAS -10.OT.02.02 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PENILAIAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB CIAMIS

Insani, Dinda Permata; Muliani, R.Yenni; Hermana, Anda (Fakultas Hukum UNIGAL, 2023-04-13)

SPPN adalah salah satu upaya Lembaga pemasyarakatan dalam mneingkatkan akuntabilitas dan transparansi. Proses penilaian pembinaan dapat dilakukan terukur,objektif dan sistematis dengan sistem penilaian pembinaan narapidana ...
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK DILENGKAPI DENGAN SURAT KETERANGAN UJI BERKALA BERDASARKAN PASAL 288 AYAT (3) Jo PASAL 106 AYAT (5) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI DI UNIT PELAKSANAAN PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR (UPPKB) GENTONG)

Rahmat, Akmal Fauzani; Muliani, R.Yenni; Galih, Yuliana Surya (Fakultas Hukum UNIGAL, 2023-04-13)

Sebagaimana daftar berita acara surat tilang lalu lintas dan angkutan jalan kementrian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Darat BPTD IX Provinsi Jawa barat satuan Pelayanan UPPKB Gentong Tasikmalaya untuk siding ...
PELAKSANAAN PASAL 6 HURUF A UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI PERBANKAN GUNA MELINDUNGI NASABAH (STUDI KASUS DI KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN TASIKMALAYA)

Hidayah, Rohmat; Juanda, H.Enju; Rusydi, Ibnu (Fakultas Hukum UNIGAL, 2023-06-08)

Otoritas Jasa Keuangan atau bisa disebut OJK merupakan lembaga independent tanpa campur tangan pihak lain yang ditugaskan untuk menyelenggarakan sistem peraturan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan. Di sektor ...
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PASAL 15 AYAT (1) PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA TASIKMALAYA

Hakim, Iman Lukmanul; Mulyadi, H.Dudung; Hermana, Anda (Fakultas Hukum UNIGAL, 2023-10-12)

Penegakan hukum terhadap penjual minuman beralkohol di wilayah Kota Tasikmalaya belum sepenuhnya optimal,hal ini disebabkan karena masih banyaknya ditemukan penjual,pengedar dan juga yang memproduksi minuman keras secara ...
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA ALAT BERAT DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1338 AYAT (1) KUH PERDATA (STUDI KASUS DI PT TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA)

Permana, Cincin Bio; Sukarman, Hendra; Rusydi, Ibnu (Fakultas Hukum UNIGAL, 2023-09-21)

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh suatu perjanjian yang dilakukan oleh PT Trie Mukty Pertama Putra dan penyewa bahwa pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata belum dilaksanakan sebagaimana mestinya,dalam perjanjian yang ...
PENYELESAIAN SECARA KEKELUARGAAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI WHATSAPP DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS SMKN 1 BANJAR DAN SMKN 2 BANJAR)

Harmawan, Ado; Hermana, Anda; Galih, Yuliana Surya (Fakultas Hukum UNIGAL, 2023-04-12)

Penulis melakukan penelitian dengan Batasan identifikasi masalah bagaimana penyelesaian secara kekeluargaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui whatsapp dihubungkan dengan pasal 27 ayat (3) undang-undang nomor 11 ...
PENOLAKAN UPAYA DIVERSI OELH KORBAN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM TASIKMALAYA (STUDI KASUS NOMOR 1/PID.SUS/2023/PN TSM)

Dahlan, Maemunah Rifah Nur Hidayah; Juanda, H.Enju; Hermana, Anda (Fakultas Hukum UNIGAL, 2023-08-12)

Pada dewasa ini kejahatan hampir dilakukan oleh semua kalangan,termasuk anak. Anak yang melakukan kejahatan bisa disebut juga anak yang berkonflik dengan hukum,menurut The Beijing Rules seorang anak/seorang yang masih ...
IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT (3) HURUF B ANGKA 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT,PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN TERHADAP JARAK PENDIRIAN MINI MARKET DI PASAR RAKYAT RAJADESA

Rostiawan, Novi; Noviawati, Evi; Effendy, Muhammad Amin (Fakultas Hukum UNIGAL, 2023-05-12)

Pasal 6 ayat (3) huruf b angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis nomor 15 tahun 2017 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat,Pusat perbelanjaan dan toko swalayan mengatur mengenai jarak pendirian antara pasar rakyat ...
PELAKSANAAN PASAL 2 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2012 TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA TEMBAKAU BAGI KESEHATAN DALAM HAL PENYEBARAN ROKOK ELEKTRIK DI KECAMATAN MAJALENGKA KABUPATEN MAJALENGKA

Zahra, Siti Zulvia; Yulia, Alis; Iskandar, Taopik (Fakultas Hukum UNIGAL, 2023-08-30)

Di Indonesia merokok adalah salah satu masalah Kesehatan yang tingkat penggunaannya sangat tinggi. Masalah meroko tidak hanya terjadi pada kalangan dewasa,tetapi juga anak dan remaja. Saat ini merokok telah berkembang dari ...
KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU RESIDIVIS OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN CIAMIS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS.ANAK/2022/PN CMS)

Harsono, Raka Ardyana; Muliani, R.Yenni; Mulyadi, H.Dudung (Fakultas Hukum UNIGAL, 2023-04-15)

Dalam perkembangan era globalisasi saat ini banyak anak yang telah bertransformasi menjadi seorang pelaku kejahatan atau tindak pidana yang seharusnya anak tidak terlibat dalam hal tersebut. Kejahatan atau tindak pidana ...
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PEMASANGAN VENEER GIGI OLEH SALON KECANTIKAN DITINJAU DARI PASAL 73 AYAT 92) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN (STUDI DI SALON EYELASH CIAMIS)

Al Hayy, Fadila Najmus Mahbubat; Herlina, Hj.Nina; Sukarman, Hendra (Fakultas Hukum UNIGAL, 2023-06-20)

Veneer gigi adalah lapisan tipis yang dilapiskan pada bagian pasial gigi yang mengalami kerusakan untuk menutupi kerusakan pada gigi,lapisan tipis sedikit transparan (0,8 mm) yang diaplikasikan menggunakan etsa dan bonding ...
PENGGUNAAN METODE SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 34 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI KEPOLISIAN RESORT MAJALENGKA PERIODE 2021-2022

Pitriani; Mulyadi, H.Dudung; Hermana, Anda (Fakultas Hukum UNIGAL, 2023-06-08)

Pelecehan seksual merupakan kasus yang setiap waktunya selalu mengalami peningkatan, di Kabupaten Majalengka provinsi Jawa Barat setiap bulannya ada 1 (satu) atau 2 (dua) kasus tindak pidana pelecehan seksual. Bahkan periode ...
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI KEADILAN RESTORATIIF DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 351 JUNCTO PASAL 352 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANJAR)

Septiani, Nadia; Juanda, H.Enju; Setiawan, Iwan (Fakultas Hukum UNIGAL, 2023-08-31)

Penyelesaian tindak pidana penganiayaan sebenarnya tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah seperti yang berbunyi dalam pasal 351 juncto pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum pIdana, namun berdasarkan ketentuan dalam ...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBERANGKATAN KERETA API DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 133 AYAT (1) HURUF E UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN DI STASIUN KERETA API INDONESIA (PERSERO) CIAMIS

Fitria, Elsa; Juanda, H.Enju; Iskandar, Taopik (Fakultas Hukum UNIGAL, 2023-09-21)

Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah tentang salah satu permasalahan yang pernah terjadi yaitu kejadian penumpang yang mengalami keterlambatan keberangkatan di stasiun KAI Ciamis. Dalam peristiwa tersebut,kereta ...
KAJIAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN PASAL 368 AYAT (1) JO PASAL 55 AYAT (1) KE 1 DAN PASAL 351 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMERASAN DAN PENGANIAYAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 353/PID.B/2020/PN TSM)

Hastuti, Widya Tripuji; Muliani, R.Yenni; Galih, Yuliana Surya (Fakultas Hukum UNIGAL, 2023-06-08)

Salah satu contoh kasus pemerasan dan penganiayaan tertuang dalam berkas perkara nomor 353/Pid.B/2020/PN Tsm dari sekian banyak kasus pemerasan dan penganiayaan menarik untuk diteliti karena terdakwa didakwa dengan dua ...
PELAKSANAAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DUGAAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN VIDEO PORNO DI KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN CIAMIS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 173/PID.SUS/2022/PN CMS)

Haryadi, Ratno; Muliani, R.Yenni; Mulyadi, H.Dudung (Fakultas Hukum UNIGAL, 2023-06-15)

Media sosial adalah salah satu perkembangan teknologi yang memiliki andil besar dalam memberikan kemudahan bagi manusia untuk berkomunikasi dan bersosialisasi . Permasalahannya dalam hal ini pelaku adalah seorang pengajar ...

Recently added

Faculty of Law: Recent submissions

Search Repository

Browse

All of Unigal Repository

This Community

My Account