Faculty of Law: Recent submissions

Now showing items 161-180 of 333

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN JASA PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 4 HURUF a UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI PASAR MANIS CIAMIS

Maruf, Lutfi; Herlina, Hj.Nina; Rusydi, Ibnu (Fakultas Hukum UNIGAL, 2022-08-13)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya perlindungan konsumen jasa parker yang diberikan oleh petugas parker sehingga tidak memperoleh kenyamanan,keamanan da keselamatan dalam menggunakan parker sesuai dengan pasal ...
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK SECARA KEKELUARGAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 310 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI KASUS DI DESA CIJATI KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN CILACAP)

Wibowo, Satriyo Arif; Mulyadi, H.Dudung; Muliani, R.Yenni (Fakultas Hukum UNIGAL, 2022-04-19)

Penulis melakukan penelitian dengan Batasan identifikasi masalah bagaimana penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik secara kekeluargaan dihubungkan dengan pasal 310 kitab undang-undang hukum pidana (studi kasus di ...
PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT KHUSUSNYA PELACURAN BERDASARKAN PASAL 15 UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI POLSEK CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN.

Anggara, Andri; Muliani, R.Yenni; Mulyadi, H.Dudung (Fakultas Hukum UNIGAL, 2022-07-06)

Pada kenyataannya penanggulangan ‘pelacuran’ atau tindak pidana kesusilaan tersebut belum dilaksanakan secara terpadu atau terkoordinasi dengan baik, karenanya masih saja timbul adanya tindak pidana kesisilaan tersebut. ...
PELAKSANAAN PASAL 3 AYAT (2) PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG APOTEK (STUDI KASUS PADA APOTEK AQILA KECAMATAN CIHAURBEUTI KABUPATEN CIAMIS)

Rosadah, Nida Nabilah; Yulia, Alis; Rusydi, Ibnu (Fakultas Hukum UNIGAL, 2022-07-28)

Keberadaan apoteker di apotek merupakan suatu keharusan dalam pelayanan kefarmasian di apotek akan tetapi dilapangan khususnya di apotek aqila diketahui bahwa dalam pelayanan kefarmasian tidak adanya apoteker di apotek ...
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN OUTSOURCING ANTARA TENAGA KERJA DENGAN PERUSAHAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1338 KUHPERDATA DI CABANG PT WIRA DHARMA BUANA CIAMIS (SURVEI PADA AREA KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS)

Setiawan, Lita Syntia; Supriyatin, Hj.Ukilah; Yulia, Alis (Fakultas Hukum UNIGAL, 2022-06-24)

Perkembangan ekonomi global serta kemajuan teknologi mempengaruhi timbulnya persaingan usaha,seiring dengan hal tersebut maka muncullah kecenderungan tenaga outsourcing. Pada praktiknya outsourcing ini disebut lebih ...
PELAKSANAAN PASAL 10 AYAT (3) HURUF b PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAAN SOSIAL TERHADAP REHABILITASI SOSIAL ANAK TERLANTAR DI KABUPATEN CIAMIS

Hartanti, R.Dinda Nur; Mulyanti, Dewi; Noviawati, Evi (Fakultas Hukum UNIGAL, 2022-07-29)

Meningkatnya angka penduduk miskin telah mendorong meningkatnya angka anak putus sekolah dan anak-anak terlantar. Pada umumnya anak-anak terlantar mengalami masalah ganda seperti kesulitan ekonomi,menderita gizi buruk,kurang ...
TINJAUAN SOSIOLOGI TERHADAP PEMBERIAN IZIN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DIMASA PANDEMI COVID 19 PADA BULAN MARET 2020 SAMPAI DENGAN BULAN NOVEMBER 2021

Hardipraja, Jinaan Raihanah Azzahra; Juanda, H.Enju; Yulia, Alis (Fakultas Hukum UNIGAL, 2022-04-19)

Dispensasi kawin dapat diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan untuk perkawinan yaitu Batasan umur yang sudah ditentukan di dalam pasal ...
PELAKSANAAN PASAL 3 AYAT (3) HURUF D PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM (STUDI DI DEPOT AIR MINUM BUBUQUA MEKARJAYA CIAMIS)

Apriansyah, Rifan Hanifan; Herlina, Hj.Nina; Yulia, Alis (Fakultas Hukum UNIGAL, 2022-06-24)

Air sangat penting dalam memenuhi kebutuhan vital hidup manusia dalam hal peruntukan sebagai air minum. Adanya kandungan bakteri colliform dalam air minum isi ulang disebabkan faktor tidak sempurnanya higienitas pengelolaaan ...
PELAKSANAAN PASAL 6 AYAT (1) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DI DESA EMPLAK KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN

Nuraeni, Irna; Herlina, Hj.Nina; Juanda, H.Enju (Fakultas Hukum UNIGAL, 2022-06-23)

Pelaksanaan pasal 6 ayat (1) peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan asset desa di Desa Emplak Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran yaitu pensertifikatan tanah kas ...
PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 5 AYAT (1) PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIAMIS NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS

Aziz, Abdul; Noviawati, Evi; Mulyanti, Dewi (Fakultas Hukum UNIGAL, 2022-06-23)

Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh para implementor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan ...
INJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA HIPNOTIS DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 378 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLSEK KAWALI)

Nurrohman, Irfan; Setiawan, Iwan; Galih, Yuliana Surya (Fakultas Hukum UNIGAL, 2022-06-23)

Penulis melakukan penelitian dengan Batasan identifikasi masalah bagaimana penerapan pasal 378 kitab undang-undang hukum pidana terhadap kasus tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis. Kendala-kendala apa sajakah yang ...
KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 2B KABUPATEN CIAMIS)

Saepulloh, Adi; Muliani, R.Yenni; Setiawan, Iwan (Fakultas Hukum UNIGAL, 2022-06-23)

Penelitian ini sangat penting untuk dilaksanakan pengkajian secara detail dan mendalam tentang pelaku residivis tindak pidana pencabulan. Maka dari itu penulis mengambil judul Kajian kriminologis terhadap residivis pelaku ...
EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 303 AYAT (1) KE 1 KUHP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI DESA CIMERAK KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN

Muharam, Dasha; Hermana, Anda; Galih, Yuliana Surya (Fakultas Hukum UNIGAL, 2022-09-26)

Salah satu bentuk perjudian yang sejak dulu hingga saat sekarang ini masih marak di Tengah Masyarakat adalah judi sabung ayam. Sabung ayam (judi) merupakan suatu bentuk aktifitas perjudian dengan melibatkan ayam Jantan ...
IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 5 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK ( STUDI KASUS ANGKUTAN BANJAR – LANGENSARI)

Sodikin; Yulia, Alis; Sukarman, Hendra (Fakultas Hukum UNIGAL, 2022-09-12)

Masalah keselamatan di jalan sangat erat kaitannya dengan lalu lintas karena berbagai kecelakaan yang menimbulkan kecelakaan yang menimbulkan kerugian dan bahkan kematian sering terjadi berkaitan dan menggunakan lalu ...
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI APLIKASI MI CHAT DI TASIKMALAYA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 51/Pid.Sus/2020/PN.Tsm)

Rahayu, Gustina; Muliani, R.Yenni; Galih, Yuliana Surya (Fakultas Hukum UNIGAL, 2021-07-13)

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan pelanggaran harkat dan martabat manusia. Kemajuan teknologi berakibat pula kepada bentuk-bentuk kejahatan,salah satunya adalah aplikasi Mi Chat yang ...
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERSIDANGAN SECARA ONLINE BERDASARKAN PASAL 1 ANGKA 12 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SECARA ELEKTRONIK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI CIAMIS)

Sintiani, Sinta; Muliani, R.Yenni; Galih, Yuliana Surya (Fakultas Hukum UNIGAL, 2021-07-13)

Pelaksanaan persidangan yang biasa dilakukan di ruang siding,saat ini berlaku persidangan perdana online yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara di Pengadilan ...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 171 HURUF h INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS PENGANGKATAN ANAK DI DESA KEDUNGWULUH KECAMATAN PADAHERANG KABUPATEN PANGANDARAN)

Meliana, Linda; Juanda, H.Enju; Budiaman, Hendi (Fakultas Hukum UNIGAL, 2022-07-29)

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan,Pendidikan dan membesarkan anak tersebut ...
PELAKSANAAN PASAL 7 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (STUDI KASUS DI KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN REGIONAL TASIKMALAYA)

Nurherdianti, Dwi Tian; Herlina, Hj.Nina; Sukarman, Hendra (Fakultas Hukum UNIGAL, 2022-06-24)

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang ada di Indonesia menurut pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Akan tetapi pada ...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN DI LUAR PERSIDANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 39 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA PASIRPANJANG KECAMATAN MANONJAYA)

Yuliasari, Dede; Juanda, H.Enju; Yulia, Alis (Fakultas Hukum UNIGAL, 2022-04-19)

Pengaturan mengenai perceraian diatur dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mejelaskan bahwa perceraian ...
STUDI KOMPARATIF PELAKSANAAN PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS PERKARA DI PENGADILAN AGAMA CIAMIS REGISTER PERKARA NOMOR 14/Pdt.P/2022)PA.Cms dan Nomor 867/Pdt.P/2021/PA.Cms

Lestari, Regina Dwi; Herlina, Hj.Nina; Juanda, H.Enju (Fakultas Hukum UNIGAL, 2022-07-29)

Perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencukupi batas usia maksimal menurut undang-undang harus mendapatkan izin kepada pihak yang berwenang yang disebut dengan permohonan dispensasi kawin. Pemohon bisa ...

Recently added

Faculty of Law: Recent submissions

Search Repository

Browse

All of Unigal Repository

This Community

My Account