• Hilangnya Hak Penuntutan Menurut Pasal 77 KUHP Yang Berlaku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Dibandingkan Dengan Pasal 132 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana 

  SRIHARTONO, ARI (2025-07-03)

  ABSTRAK HILANGNYA HAK PENUNTUTAN MENURUT PASAL 77 KUHP YANG BERLAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DIBANDINGKAN DENGAN PASAL 132 AYAT (1) HURUF b UNDANG-UNDANG NOMOR 1 ...
• KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENURUT PASAL 44 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DENGAN PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 

  Fauziyathu Rohmah, Syifa (Fakultas Hukum, 2025-07-03)

  ABSTRAK KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENURUT PASAL 44 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DENGAN PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ...
• ANALISIS YURIDIS TENTANG JENIS-JENIS PEMIDANAAN MENURUT PASAL 10 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERLAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DIBANDINGKAN DENGAN PASAL 64 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 

  Khoerunisa, Regita (Fakultas Hukum, 2025-07-03)

  ABSTRAK “ANALISIS YURIDIS TENTANG JENIS-JENIS PEMIDANAAN MENURUT PASAL 10 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERLAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DIBANDINGKAN DENGAN ...
• Implementasi Pasal 32 Huruf n Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2022 Terhadap Pengelolaan Kepariwisataan Dan Usaha Pariwisata Di Wisata Grand Sayang Kaak Desa Handapherang Kabupaten Ciamis 

  Salsabila, Anggraeni Putri (Fakultas Hukum, 2025-07-03)

  “IMPLEMENTASI PASAL 32 HURUF n PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 9 TAHUN 2022 TERHADAP PENGELOLAAN PARIWISATA DAN USAHA PARIWISATA DI WISATA GRAND SAYANG KAAK DESA HANDAPHERANG KABUPATEN CIAMIS” Pariwisata adalah ...
• Analisis Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

  Priasta, Savanna Maura (Fakultas Hukum, 2025-07-03)

  “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) PASAL 49 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG DIBERLAKUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DENGAN PASAL 34 AYAT ...
• PENYELESAIAN TERHADAP BATAS TANAH ATAS DUA SERTIPIKAT DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DI KELURAHAN MULYASARI KECAMATAN TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA 

  PUTRI, SISKA EKA (Fakultas Hukum, 2025-07-01)

  PENYELESAIAN TERHADAP BATAS TANAH ATAS DUA SERTIPIKAT DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DI KELURAHAN MULYASARI KECAMATAN TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA ...
• TINJAUAN YURIDIS JUAL BELI COIN GOLD 3 KINGDOM BACKPAST DALAM APLIKASI DISCORD DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Kasus di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis) 

  HAQ, BENITO TAIPAN QOLBI (Fakultas Hukum, 2025-06-21)

  TINJAUAN YURIDIS JUAL BELI COIN GOLD 3 KINGDOMS BACKPAST DALAM APLIKASI DISCORD DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS DESA IMBANAGARA KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS) Penelitian ...
• PEMENUHAN PERSYARATAN DOKUMEN PADA PENDAFTARAN HAK PERTAMA KALI BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 6 PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN PADA PROGRAM PENDAFTARAN SISTEMATIS DI KANTOR AGRARIA TATA RUANG ATAU BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TASIKMALAYA 

  ROCHMADI, YUDI (FAKULTAS HUKUM, 2025-06-21)

  ABSTRAK PEMENUHAN PERSYARATAN DOKUMEN PADA PENDAFTARAN HAK PERTAMA KALI BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 6 PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN ...
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kuasa Untuk Mendaftarkan Tanah Secara PTSL Dihubungkan Dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus di Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja) 

  ADHISTIANI, SONIA (FAKULTAS HUKUM, 2025-06-21)

  ABSTRAK TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KUASA UNTUK MENDAFTARKAN TANAH SECARA PTSL DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Kasus Di Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja) Permasalahan ...
• PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS PELAKU PENJUALAN MIRAS OPLOSAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 14 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH POLRES CIAMIS (STUDI KASUS TAHUN 2022 S/D 2024) 

  RAMADHAN, ILHAM CAHYO (2025-06-30)

  PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS PELAKU MENJUAL MIRAS OPLOSAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 14 AYAT (1) HURUF a UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH POLRES CIAMIS ...
• PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 4 HURUF d Jo PASAL 8 AYAT 4 PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN PADA KANTOR AGRARIA TATA RUANG ATAU BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TASIKMALAYA 

  NUGRAHA, FIRMAN IQRO (FAKULTAS HUKUM, 2025-06-21)

  ABSTRAK PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 4 HURUF d Jo PASAL 8 AYAT 4 PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN PADA KANTOR AGRARIA TATA RUANG ATAU ...
• KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENYIARKAN BERITA BOHONG BERDASARKAN PASAL 14 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DIBANDINGKAN DENGAN PASAL 263 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 

  ABDUL MALIK, SEPTIADI (MALIK, 2025-06-24)

  ABSTRAK KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENYIARKAN BERITA BOHONG BERDASARKAN PASAL 14 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DIBANDINGKAN DENGAN PASAL 263 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 ...
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERCOBAAN TINDAK PIDANA MENURUT PASAL 53 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG DIBERLAKUKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DAN PASAL 17 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 

  Dina, Oktora (Fakultas Hukum, 2025-06-04)

  ABSTRAK ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERCOBAAN TINDAK PIDANA MENURUT PASAL 53 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG DIBERLAKUKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DAN PASAL 17 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTAN ...
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PIDANA MATI BERDASARKAN PASAL 10 HURUF a ANGKA 1 KUHP DENGAN PASAL 67 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 

  ERLANGGA, GALANG (Fakultas Hukum, 2025-06-04)

  ANALISIS YURIDIS TERHADAP PIDANA MATI BERDASARKAN PASAL 10 HURUF a ANGKA 1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DENGAN PASAL 67 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. Kitab Undang-Undang ...
• KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN MENURUT PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG DIBERLAKUKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DENGAN PASAL 426 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 

  SAEPUDIN, ANDRIAN (FAKULTAS HUKUM, 2025-06-04)

  KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN MENURUT PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG DIBERLAKUKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DENGAN PASAL 426 UNDANGUNDANG ...
• KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT PASAL 340 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG DIBERLAKUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DENGAN PASAL 459 YNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 

  CHAHYATY, ELTY IRA (FAKULTAS HUKUM, 2025-06-04)

  KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT PASAL 340 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG DIBERLAKUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DENGAN PASAL 459 ...
• ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PASAL 378 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG DI BERLAKUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PENGATURAN HUKUM PIDANA DIBANDINGKAN DENGAN PASAL 492 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 

  EFENDI, SAHLAN (FAKULTAS HUKUM, 2025-06-04)

  ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PASAL 378 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG DIBERLAKUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PENGATURAN HUKUM PIDANA DIBANDINGKAN DENGAN PASAL 492 UNDANG-UNDANG ...
• ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH MELALUI MUSYAWARAH DI DESA KARANGLAYUNG KECAMATAN KARANGJAYA KABUPATEN TASIKMALAYA 

  Herdiaman, Tedi (Fakultas Hukum Universitas Galuh, 2025-06-02)

  ABSTRAK ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH MELALUI MUSYAWARAH DI DESA KARANGLAYUNG KECAMATAN KARANGJAYA KABUPATEN TASIKMALAYA. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dari suatu permasalahan yang berada di Desa ...
• PELAKSANAAN PASAL 5 AYAT (2) JUNCTO PASAL 6 AYAT (1) PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PERDAGANGAN GULA KRISTAL RAFINASI BAGI INDUSTRI KECIL MENENGAH DI CV. SUMBER SARI UTAMA KECAMATAN LAKBOK KABUPATEN CIAMIS. 

  Masmutiasari, Lia (Fakultas Hukum Universitas Galuh, 2025-06-02)

  ABSTRAK PELAKSANAAN PASAL 5 AYAT (2) JUNCTO PASAL 6 AYAT (1) PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PERDAGANGAN GULA KRISTAL RAFINASI BAGI INDUSTRI KECIL MENENGAH DI CV. SUMBER SARI UTAMA KECAMATAN ...
• Kajian yuridis pembuktian mobile e-tle (electronic traffic law enforcement) dalam penanganan pelanggaran lalu lintas dihubungkan dengan pasal 272 (2) undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum polres banjar 

  Gilang gumilar, Arief (Fakultas Hukum, 2025-05-02)

  KAJIAN YURIDIS PEMBUKTIAN MOBILE E-TLE (ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT) DALAM PENANGANAN PELANGGARAN LALU LINTAS DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 272 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN ...

View more