• TINJAUAN YURIDIS JUAL BELI COIN GOLD 3 KINGDOM BACKPAST DALAM APLIKASI DISCORD DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Kasus di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis) 

  HAQ, BENITO TAIPAN QOLBI (Fakultas Hukum, 2025-06-21)

  TINJAUAN YURIDIS JUAL BELI COIN GOLD 3 KINGDOMS BACKPAST DALAM APLIKASI DISCORD DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS DESA IMBANAGARA KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS) Penelitian ...
• PEMENUHAN PERSYARATAN DOKUMEN PADA PENDAFTARAN HAK PERTAMA KALI BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 6 PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN PADA PROGRAM PENDAFTARAN SISTEMATIS DI KANTOR AGRARIA TATA RUANG ATAU BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TASIKMALAYA 

  ROCHMADI, YUDI (FAKULTAS HUKUM, 2025-06-21)

  ABSTRAK PEMENUHAN PERSYARATAN DOKUMEN PADA PENDAFTARAN HAK PERTAMA KALI BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 6 PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN ...
• Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kuasa Untuk Mendaftarkan Tanah Secara PTSL Dihubungkan Dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus di Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja) 

  ADHISTIANI, SONIA (FAKULTAS HUKUM, 2025-06-21)

  ABSTRAK TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KUASA UNTUK MENDAFTARKAN TANAH SECARA PTSL DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Kasus Di Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja) Permasalahan ...
• PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS PELAKU PENJUALAN MIRAS OPLOSAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 14 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH POLRES CIAMIS (STUDI KASUS TAHUN 2022 S/D 2024) 

  RAMADHAN, ILHAM CAHYO (2025-06-30)

  PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS PELAKU MENJUAL MIRAS OPLOSAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 14 AYAT (1) HURUF a UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH POLRES CIAMIS ...
• PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 4 HURUF d Jo PASAL 8 AYAT 4 PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN PADA KANTOR AGRARIA TATA RUANG ATAU BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TASIKMALAYA 

  NUGRAHA, FIRMAN IQRO (FAKULTAS HUKUM, 2025-06-21)

  ABSTRAK PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 4 HURUF d Jo PASAL 8 AYAT 4 PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN PADA KANTOR AGRARIA TATA RUANG ATAU ...
• KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENYIARKAN BERITA BOHONG BERDASARKAN PASAL 14 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DIBANDINGKAN DENGAN PASAL 263 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 

  ABDUL MALIK, SEPTIADI (MALIK, 2025-06-24)

  ABSTRAK KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENYIARKAN BERITA BOHONG BERDASARKAN PASAL 14 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DIBANDINGKAN DENGAN PASAL 263 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 ...
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERCOBAAN TINDAK PIDANA MENURUT PASAL 53 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG DIBERLAKUKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DAN PASAL 17 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 

  Dina, Oktora (Fakultas Hukum, 2025-06-04)

  ABSTRAK ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERCOBAAN TINDAK PIDANA MENURUT PASAL 53 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG DIBERLAKUKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DAN PASAL 17 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTAN ...
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PIDANA MATI BERDASARKAN PASAL 10 HURUF a ANGKA 1 KUHP DENGAN PASAL 67 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 

  ERLANGGA, GALANG (Fakultas Hukum, 2025-06-04)

  ANALISIS YURIDIS TERHADAP PIDANA MATI BERDASARKAN PASAL 10 HURUF a ANGKA 1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DENGAN PASAL 67 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. Kitab Undang-Undang ...
• KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN MENURUT PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG DIBERLAKUKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DENGAN PASAL 426 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 

  SAEPUDIN, ANDRIAN (FAKULTAS HUKUM, 2025-06-04)

  KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN MENURUT PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG DIBERLAKUKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DENGAN PASAL 426 UNDANGUNDANG ...
• KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT PASAL 340 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG DIBERLAKUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DENGAN PASAL 459 YNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 

  CHAHYATY, ELTY IRA (FAKULTAS HUKUM, 2025-06-04)

  KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT PASAL 340 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG DIBERLAKUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DENGAN PASAL 459 ...
• ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PASAL 378 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG DI BERLAKUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PENGATURAN HUKUM PIDANA DIBANDINGKAN DENGAN PASAL 492 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 

  EFENDI, SAHLAN (FAKULTAS HUKUM, 2025-06-04)

  ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PASAL 378 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG DIBERLAKUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PENGATURAN HUKUM PIDANA DIBANDINGKAN DENGAN PASAL 492 UNDANG-UNDANG ...
• ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH MELALUI MUSYAWARAH DI DESA KARANGLAYUNG KECAMATAN KARANGJAYA KABUPATEN TASIKMALAYA 

  Herdiaman, Tedi (Fakultas Hukum Universitas Galuh, 2025-06-02)

  ABSTRAK ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH MELALUI MUSYAWARAH DI DESA KARANGLAYUNG KECAMATAN KARANGJAYA KABUPATEN TASIKMALAYA. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dari suatu permasalahan yang berada di Desa ...
• PELAKSANAAN PASAL 5 AYAT (2) JUNCTO PASAL 6 AYAT (1) PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PERDAGANGAN GULA KRISTAL RAFINASI BAGI INDUSTRI KECIL MENENGAH DI CV. SUMBER SARI UTAMA KECAMATAN LAKBOK KABUPATEN CIAMIS. 

  Masmutiasari, Lia (Fakultas Hukum Universitas Galuh, 2025-06-02)

  ABSTRAK PELAKSANAAN PASAL 5 AYAT (2) JUNCTO PASAL 6 AYAT (1) PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PERDAGANGAN GULA KRISTAL RAFINASI BAGI INDUSTRI KECIL MENENGAH DI CV. SUMBER SARI UTAMA KECAMATAN ...
• Kajian yuridis pembuktian mobile e-tle (electronic traffic law enforcement) dalam penanganan pelanggaran lalu lintas dihubungkan dengan pasal 272 (2) undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum polres banjar 

  Gilang gumilar, Arief (Fakultas Hukum, 2025-05-02)

  KAJIAN YURIDIS PEMBUKTIAN MOBILE E-TLE (ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT) DALAM PENANGANAN PELANGGARAN LALU LINTAS DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 272 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN ...
• PENERAPAN PASAL 280 AYAT (1) HURUF h UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE CALON BUPATI KABUPATEN TASIKMALAYA 

  JAMALUDIN, AFIF FAKHRI (2025-02-21)

  Pemasangan alat peraga kampanye yang bertempat di depan halaman Masjid Agung Baiturahman Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya berupa spanduk bakal calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya. Jika ditinjau dari regulasi ...
• PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR CIAMIS 

  Santika, Alsha Syalsa Meilida (ILMU HUKUM, 2025-02-18)

  Perjudian adalah suatu dari penyakit masyarakat yang melanda masyarakat dimana-mana tak terkecuali masyarakat Kabupaten Ciamis. Pada umumnya perjudian adalah suatu bentuk permainan dengan menggunakan taruhan yang bersifat ...
• PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH EXS HGU PT.MALOYA MELALUI SURAT KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS NOMOR 800.05/KPTS.641-HUK/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN PERMASALAHAN PERTANAHAN TINGKAT KABUPATEN CIAMIS DI DESA MUKTISARI, KECAMATAN CIPAKU, KABUPATEN CIAMIS 

  Vian Sumaryan, Viantara Puta (FAKULTAS HUKUM, 2025-01-22)

  PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH EXS HGU PT.MALOYA MELALUI SURAT KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS NOMOR 800.05/KPTS.641-HUK/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN PERMASALAHAN PERTANAHAN TINGKAT KABUPATEN CIAMIS DI DESA ...
• Tinjauan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tindak Pidana Pencabulan di Kecamatan Kawali (Studi Putusan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms) 

  Nur, Akhmad Farhan (Fakultas Hukum, 2024-12-28)

  Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus tindak pidana pencabulan di Kecamatan Kawali. Studi putusan hakim yang diangkat adalah Nomor 2/Pid.Sus- Anak/2024/PN ...
• PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLSEK DAYEUHLUHUR KABUPATEN CILACAP 

  Palevi, Okta Reva,; Mulyadi, H.Dudung; Setiawan, Iwan (Fakultas Hukum UNIGAL, 2019-02-23)

  Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di lain pihak dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat metugikan ...
• PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 105 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES CILACAP 

  Puspitasari, Ria; Mulyadi, H.Dudung; Hermana, Anda (Fakultas Hukum UNIGAL, 2019-06-08)

  Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan internasional yang sampai sekarang tidak dapat diselesaikan secara total. Permasalahan yang terjadi sudah pasti telah menjadi perhatian dunia karena adanya kecenderungan ...

View more