• IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMBACAAN AKTA OLEH NOTARIS TERHADAP KEABSAHAN KLAUSULA "TELAH DIMENGERTI DAN DISETUJUI" DALAM PEMBUATAN AKTA KREDIT BERDASARKAN PASAL 16 AYAT (1) HURUF m UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (Studi Di Kantor Notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn.) 

  ; ROESLIANI,SITI NOERJANAH (Fakultas Hukum, 2026-09-19)

  IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMBACAAN AKTA OLEH NOTARIS TERHADAP KEABSAHAN KLAUSULA "TELAH DIMENGERTI DAN DISETUJUI" DALAM PEMBUATAN AKTA KREDIT BERDASARKAN PASAL 16 AYAT (1) HURUF m UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG ...
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI PERJANJIAN LISAN DALAM SEWA MENYEWA RUMAH DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1243 KUHPERDATA DI DESA RAJADESA KECAMATAN RAJADESA KABUPATEN CIAMIS 

  KELANA, JILAN (FAKULTAS HUKUM, 2026-08-28)

  Permasalahan berawal dari perjanjian sewa menyewa rumah secara lisan antara Alvin Rai Muhammad Nizar sebagai pihak yang menyewakan dan Supardi Wirawan sebagai penyewa di Desa Rajadesa, Kabupaten Ciamis, untuk jangka waktu ...
• PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 43 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Jo PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN(Studi Kasus di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg) 

  Maulana, Galuh Zhein (2026-05-23)

  ABSTRAK PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 43 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI ...
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PINJAM PAKAI ASET DESA CIBALONG KECAMATAN CIBALONG KABUPATEN TASIKMALAYA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 19 AYAT 2 PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA 

  Nirwana, Adi (2026-08-28)

  ABSTRAK ANALISIS YURIDIS TERHADAP PINJAM PAKAI ASET DESA CIBALONG KECAMATAN CIBALONG KABUPATEN TASIKMALAYA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 19 AYAT 2 PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ASET ...
• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL MINUMAN KERAS TANPA IZIN BERDASARKAN PASAL 14 PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA TASIKMALAYA 

  Miftakhul idris, Rilo (2026-09-19)

  Penjualan minuman keras tanpa izin di Kota Tasikmalaya merupakan persoalan hukum dan sosial yang dapat mengganggu ketenteraman, ketertiban umum, serta kenyamanan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk ...
• PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 3 DAN PASAL 4 PERATURAN KEPALA KEPOLISISAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2007(Di Wilayah Hukum Polres Ciamis) 

  Fauzi, Rifki (2026-05-23)

  ABSTRAKPERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 3 DAN PASAL 4 PERATURAN KEPALA KEPOLISISAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ...
• PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI ANTARA PEMILIK MODAL DENGAN PENGUSAHA STREETWEAR BRAND HUMILITE DI KOTA TASIKMALAYA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1239 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA 

  Akbari, Muhamad Sulthan (Fakultas Hukum, 2026-08-28)

  Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi antara pemilik modal dengan pengusaha Streetwear Brand HUMILITE di Kota Tasikmalaya yang masih banyak didasarkan pada rasa saling ...
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN KEPADA ANGGOTA KEPOLISIAN YANG SEDANG BERTUGAS DI WILAYAH HUKUM POLRES CIAMIS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 75/Pid.B/2018/PN.Cms) 

  Hafizh, Nova (Fakultas Hukum, 2026-08-14)

  ABSTRAK Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Kepada Anggota Kepolisian Yang Sedang Bertugas di Wilayah Hukum Polres Ciamis (Studi Putusan 75/Pid.B/2018/PN.Cms). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tindak ...
• PELAKSANAAN TUGAS SATUAN LALU LINTAS MENURUT PASAL 41 AYAT (1) PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN RESOR DAN KEPOLISIAN SEKTOR DALAM MELAKUKAN PENGAMANAN ARUS MUDIK HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2026 DI JALAN JENDERAL SUDIRMAN KOTA CIAMIS 

  MAHARANI SUKANDAR, ARDITA (2026-09-19)

  PELAKSANAAN TUGAS SATUAN LALU LINTAS MENURUT PASAL 41 AYAT (1) PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN RESOR DAN KEPOLISIAN ...
• PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMERKOSAAN TERHADAP PEREMPUAN LANJUT USIA OLEH PELAKU DIBAWAH PENGARUH MINUMAN KERAS BERDASARKAN PASAL 53 JO PASAL 285 KUHP (Studi Laporan Polisi Nomor: LP/B/230/X/2025/SPKT/POLRES TASIKMALAYA/POLDA JAWA BARAT) 

  NUR SYABAN, FARHAN (2026-09-19)

  PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMERKOSAAN TERHADAP PEREMPUAN LANJUT USIA OLEH PELAKU DIBAWAH PENGARUH MINUMAN KERAS BERDASARKAN PASAL 53 JO PASAL 285 KUHP (Studi Laporan Polisi Nomor: LP/B/230/X/2025/SPKT/POLRES ...
• PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN MEKANISME KEADILAN RESTORATIF DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 6 PERATURAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA KOTA 

  DARMAWAN, IKBAL (2026-09-19)

  PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN MEKANISME KEADILAN RESTORATIF DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 6 PERATURAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN ...
• IMPLEMENTASI PASAL 81 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 DALAM PUTUSAN PN BANJAR NOMOR 4/PID.SUS-ANAK/2024/PN BJR 

  Nurdiansyah, Firdaus (Fakultas Hukum, 2020-09-18)

  Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Kota Banjar, namun pada kenyataannya kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menunjukkan peningkatan yang ...
• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU AKSI PENGEROYOKAN OLEH GENG MOTOR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 170 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI KECAMATAN CIPEDES KOTA TASIKMALAYA 

  MAULADAN, Muhamad Naupal (Fakultas Hukum, 18-09-26)

  Tindak pidana pengeroyokan merupakan salah satu bentuk perbuatan kekerasan yang dapat menimbulkan keresahan dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ...
• ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA (Studi Kasus Laporan Nomor: LP/B/7/XII/2023/SPKT/Polisi Sektor Sukaraja/Kepolisian Resor Tasimalaya/Kepolisian Daerah Jawa Barat) 

  Ramdan, Azis Sukma (Fakultas Hukum, 2026-09-18)

  ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA (Studi Kasus Laporan Nomor: LP/B/7/XII/2023/SPKT/Polisi Sektor Sukaraja/Kepolisian ...
• ANALISIS TENTANG PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA POLRI DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 8 HURUF C PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN DI KEPOLISIAN RESORT BANJAR 

  MAULANA AKBAR, ERICK (2026-09-18)

  Penyalahgunaan Narkotika Dihubungkan Dengan Pasal 8 Huruf C Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Di Kepolisan Resort Banjar Penelitian ...
• IMPLEMENTASI PASAL 63 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG TENTANG JALAN DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN PANGANDARAN 

  Wahyuningsih, Dela (Fakultas Hukum, 2026-09-18)

  ABSTRAK IMPLEMENTASI PASAL 63 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS ...
• ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK MENURUT PASAL 301 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERLAKU MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DENGAN PASAL 425 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA 

  Nugraha, Bayu Ramandika (FAKULTAS HUKUM, 2026-09-18)

  ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK MENURUT PASAL 301 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERLAKU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DENGAN PASAL 425 UNDANG-UNDANG ...
• ANALISIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR PADA PERIODE 2024-2025 DI WILAYAH HUKUM POLRES TASIKMALAYA KOTA 

  FADHILAH, WALDI PAWITRA (2026-09-18)

  ANALISIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR PADA PERIODE 2024-2025 DI WILAYAH HUKUM POLRES TASIKMALAYA KOTA Penyalahgunaan narkotika oleh anak merupakan permasalahan hukum dan sosial yang memerlukan ...
• IMPLEMENTASI PENGELOLAAN AIR BERSIH BERKELANJUTAN OLEH BUMDES DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (STUDI PADA BUMDES DESA MEKARJADI) 

  Nisyana, Muhamad Tharfan (Fakultas Hukum, 2026-09-18)

  IMPLEMENTASI PENGELOLAAN AIR BERSIH BERKELANJUTAN OLEH BUMDES DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (STUDI PADA BUMDES DESA ...
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN TERHADAP ANGGOTA KELUARGA DI CIAMIS (Studi Kasus Putusan 162/Pid.B/2025/PN Ciamis) 

  MAULANA RIVAI, RIFQI (2026-09-18)

  ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN TERHADAP ANGGOTA KELUARGA DI CIAMIS (Studi Kasus Putusan 162/Pid.B/2025/PN Ciamis) Kejahatan pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang ...

View more