• KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU AKSI DEMONSTRASI ANARKIS DI GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS 

  Abdillah, Muhammad Faqih; Abdillah, Muhammad Faqih (Fakultas Hukum, 2026-07-30)

  KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU AKSI DEMONSTRASI ANARKIS DI GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS Penelitian ini dilatarbekangi karena adanya tindakan aksi yang terjadi dalam pelaksanaan demonstrasi ...
• PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BANJAR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 406 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN POLRES BANJAR 

  Yuliana, Eva (Fakultas Hukum, 2026-07-29)

  PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BANJAR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 406 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Penelitian ini dilatarbelakangi ...
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR SEBAGAI ALAT BANTU DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN ( JAMBRET) BERDASARKAN PASAL 365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA BANJAR 

  Joana Lumbantoruan, Putri (Fakultas Hukum, 2026-05-23)

  TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR SEBAGAI ALAT BANTU DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (JAMBRET) BERDASARKAN PASAL 365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI KOTA BANJAR Tingginya angka tindak ...
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR SEBAGAI ALAT BANTU DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN ( JAMBRET) BERDASARKAN PASAL 365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA BANJAR 

  Joana Lumbantoruan, Putri (Fakultas Hukum, 2026-05-23)

  TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR SEBAGAI ALAT BANTU DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (JAMBRET) BERDASARKAN PASAL 365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI KOTA BANJAR Tingginya angka tindak ...
• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EXCHANGE KRIPTO ASING YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 237 JUNCTO PASAL 305 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (Studi Kasus di Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Pusat) 

  Deliany, Dera (Fakultas Hukum, 2026-07-10)

  ABSTRAK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EXCHANGE KRIPTO ASING YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 237 JUNCTO PASAL 305 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (Studi ...
• Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Baby Lobster Ilegal Dihubungkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/6/X/2025/SPKT/Satreskrim/Polres Pangandaran/Polda Jawa Barat) 

  HENDIAWAN,REVIN (Fakultas Hukum, 2026-07-21)

  PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN BABY LOBSTER ILEGAL DIHUBUNGKAN PASAL 88 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/6/X/2025/SPKT/Satreskrim/ ...
• KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN LAHAN SEMPADAN SUNGAI BERDASARKAN PASAL 5 HURUF b PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 28/PRT/M/2015 (STUDI KASUS BANGUNAN DI SEMPADAN SUNGAI CILEUEUR KELURAHAN MALEBER KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS) 

  Fitriani, Rini (Hukum, 2026-07-16)

  KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN LAHAN SEMPADAN SUNGAI BERDASARKAN PASAL 5 HURUF b PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 28/PRT/M/2015 (STUDI KASUS BANGUNAN DI SEMPADAN SUNGAI CILEUEUR ...
• IMPLEMENTASI PASAL 130 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERHADAP PELAKU USAHA DENGAN TINGKAT RISIKO RENDAH DI PASAR TRADISIONAL KOTA BANJAR 

  Nirma, Hani Erlin (Fakultas Hukum, 2026-07-16)

  IMPLEMENTASI PASAL 130 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERHADAP PELAKU USAHA DENGAN TINGKAT RISIKO RENDAH DI PASAR TRADISIONAL KOTA BANJAR Penelitian ...
• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PELAKU USAHA PETERNAKAN AYAM DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 98 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR SUKADANA 

  Gina, Ana (2026-07-14)

  ABSTRAK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PELAKU USAHA PETERNAKAN AYAM DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 98 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI WILAYAH ...
• PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JALANAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA KOTA 

  Juwita, Novita (Fakultas Hukum, 2026-07-09)

  PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JALANAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA KOTA ...
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP SAHNYA JUAL BELI TANAH YANG DILAKUKAN TANPA SEPENGETAHUAN ORANG TUA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1471 KUHPERDATA (STUDI KASUS DI DESA PANYINGKIRAN) 

  Hikmawaty, Niknik (Fakultas Hukum, 2026-06-13)

  ANALISIS YURIDIS TERHADAP SAHNYA JUAL BELI TANAH YANG DILAKUKAN TANPA SEPENGETAHUAN ORANG TUA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1471 KUHPERDATA (STUDI KASUS DI DESA PANYINGKIRAN). Bahwa jual beli tanah pada dasarnya harus ...
• TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA POLRI DI KOTA BANJAR (STUDI PUTUSAN NOMOR 2/PID.B/2025/PN BJR) 

  Unknown author (2026-05-23)

  TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA POLRI DI KOTA BANJAR (STUDI PUTUSAN NOMOR 2/PID.B/2025/PN BJR) Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, ...
• PERANANAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 14 AYAT (1) HURUF g UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI POLRES CIAMIS (Studi Kasus Laporan Pengaduan Polisi Nomor: R/LI/160/VI/RES.1.11./2024 Reskrim) 

  Kamilah, Syifa Fitri (FH Unigal, 2026-05-23)

  ABSTRAK PERANANAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 14 AYAT (1) HURUF g UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI POLRES CIAMIS (Studi ...
• ANALISIS PEMENUHAN RESTITUSI BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM EKSPLOITASI SEKSUAL DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 48 AYAT (1) DAN AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 28?PID.SUS?2025/PN BJR) 

  Sri Utami, Meilani (2026-05-23)

  Pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang merupakan bagian dari upaya perlindungan dan pemulihan korban. Meskipun peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi korban untuk ...
• KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI ANAK TERORGANISASI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor : 25/Pid.Sus/2025/PN.Bjr) 

  haryodivo, Revando (Fakultas Hukum, 2026-06-13)

  Perdagangan orang merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia, terutama terhadap anak sebagai kelompok rentan. Praktik ini kini berkembang melalui media digital seperti aplikasi MiChat dengan modus perekrutan dan ...
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERNIKAHAN MENDADAK DIHADAPAN JENAZAH ORANG TUA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (Studi Kasus di Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran) 

  Septa Arya Gumilang, Bima (Fakultas Hukum, 2026-07-08)

  Dalam kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia, hukum tidak selalu dipahami dan dijalankan semata-mata sebagai seperangkat aturan tertulis. hukum justru hidup dalam bentuk kebiasaan dan keyakinan. Salah satu ...
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN PADA PERNIKAHAN HASIL DISPENSASI NIKAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Di Desa Bayasari, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis) 

  Putri Sukmara, Ananda (Fakultas Hukum, 2026-07-08)

  Perkawinan adalah institusi hukum yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menetapkan ...
• KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN POS POLISI (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR) 

  Nugraha, Dhania (Fakultas Hukum, 2026-07-07)

  KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN POS POLISI (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR) Penelitian ini dilatar belakangi ...
• KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN POS POLISI (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR) 

  Nugraha, Dhania (Fakultas Hukum, 2026-07-07)

  KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN POS POLISI (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/XII/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRES CIAMIS/POLDA JABAR) Penelitian ini dilatar belakangi ...
• ANALISIS PROSES PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN PASAL 351 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI BANJAR 

  M, Bimo Febrianto (FAKULTAS HUKUM, 2026-07-07)

  ANALISIS TERHADAP PROSES PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN PASAL 351 AYAT (1) KUHP DALAM KAITANNYA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI PENGADILAN NEGERI ...

View more