• PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DESA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 21 AYAT (1) PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 83 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI DESA MARGAHARJA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN CIAMIS 

  MAULANA, ANDRI (Fakultas Hukum, 2024-10-10)

  ABSTRAK PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DESA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 21 AYAT (1) PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 83 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI DESA MARGAHARJA, KECAMATAN ...
• PELAKSANAAN PERJANJIAN INVESTASI DI DESA BAREGBEG KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA 

  HAFIZ FAUZAN MULYADI (FAKULTAS HUKUM, 2024-07-26)

  ABSTRAK PELAKSANAAN PERJANJIAN INVESTASI DI DESA BAREGBEG KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Bahwasanya perjanjian yang memenuhi syarat syaratnya ...
• Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Perbedaan Harga Yang Tertera Pada Rak Display Dengan Pembayaran Harga Barang Di Kasir Dihubungkan Dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang Percantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan (Studi Kasus Di Indomaret Cabang Cikoneng) 

  Ramdhani, Syahrul (Fakultas Hukum, 2024-08-30)

  ABSTRAK PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP PERBEDAAN HARGA YANG TERTERA PADA RAK DISPLAY DENGAN PEMBAYARAN HARGA BARANG DI KASIR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 7 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 35/M-DAG/PER/7/2013 ...
• UPAYA PENCEGAHAN KEPOLISIAN TERHADAP ANAK YANG TERGABUNG DALAM GENG MOTOR BERDASARKAN PASAL 14 AYAT (1) HURUF e UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA KOTA 

  Mukasif Wibowo, Hasan (Fakultas Hukum, 2024-09-30)

  ABSTRAK UPAYA PENCEGAHAN KEPOLISIAN TERHADAP ANAK YANG TERGABUNG DALAM GENG MOTOR BERDASARKAN PASAL 14 AYAT (1) HURUF e UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH ...
• UPAYA PENCEGAHAN KEPOLISIAN TERHADAP ANAK YANG TERGABUNG DALAM GENG MOTOR BERDASARKAN PASAL 14 AYAT (1) HURUF e UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA KOTA 

  Mukasif Wibowo, Hasan (Fakultas Hukum, 2024-09-30)

  ABSTRAK UPAYA PENCEGAHAN KEPOLISIAN TERHADAP ANAK YANG TERGABUNG DALAM GENG MOTOR BERDASARKAN PASAL 14 AYAT (1) HURUF e UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH ...
• PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUATAN MINUMAN KERAS JENIS CIU DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 10 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG LARANGAN MINUMAN KERAS DI DESA RAWAAPU KECAMATAN PATIMUAN KABUPATEN CILACAP 

  Nasution, Royan (FAKULTAS HUKUM, 2024-09-30)

  ABSTRAK PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUATAN MINUMAN KERAS JENIS CIU DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 10 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG LARANGAN MINUMAN KERAS DI DESA RAWAAPU KECAMATAN ...
• PENERAPAN NE BIS IN IDEM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH BAPAK KANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 45 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Laporan Polisi Nomor LP/B/82/III/2023/SPKT/Polres Tasikmalaya Kota) 

  Ramadhan, Nurrohmat (Fakultas Hukum, 2024-09-29)

  ABSTRAK PENERAPAN NE BIS IN IDEM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH BAPAK KANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 45 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG ...
• PERANAN SATUAN SAMAPTA DALAM MELAKUKAN TINDAKAN TERHADAP PELAKU MINUMAN KERAS BERDASARKAN PASAL 39 AYAT (2) HURUF d PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN RESOR DAN KEPOLISIAN SEKTOR DI KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA KOTA 

  ALI NURFADO, MUHAMMAD ZIDAN (FAKULTAS HUKUM, 2024-09-27)

  Mabuk akibat minuman keras adalah salah satu penyakit masyarakat yang harus diberantas, penengakan hukum harus dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan minum-minuman keras yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban ...
• PENYELESAIANSECARA KEKELUARGAAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT PASL 351 AYAT (2) KUHP DI KEPOLISIAN SEKTOR CIHIDEUNG 

  Handoko, Bangbang (Fakultas Hukum, 2024-09-27)

  ABSTRAK PENYELESAIAN SECARA KEKELUARGAAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT PASAL 351 AYAT (2) KUHP DI KEPOLISIAN SEKTOR CIHIDEUNG Berbagai bentuk kejahatan dilakukan oleh orang dengan ...
• KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNG DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 341 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Kasus Nomor Putusan Perkara 7/Pid.Sus/2023/PN.Cms) 

  Naurah, Nur Fatin Adillah (2024-07-26)

  Perbuatan manusia akan selalu menimbang berdasarkan kesenangan dan penderitaan jauh sebelum merasakan keuntungan dan kerugian dari perbuatan yang dilakukan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dapat merugikan secara ...
• Pelaksanaan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Sudah Kadaluarsa Di Toserba Gunasalma Panumbangan 

  Dzikri Fauzi, Ali (Ali Dzikri Fauzi, 2024-09-26)

  PELAKSANAAN PASAL 4 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN DALAM KEMASAN YANG SUDAH KADALUARSA DI TOSERBA GUNASALMA PANUMBANGAN Dalam suatu kegiatan bisnis, banyak ...
• PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PERKARA KEKERASAN TERHADAP ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 80 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 

  Arif Saputra, Andika (Fakultas Hukum, 2024-09-25)

  PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PERKARA KEKERASAN TERHADAP ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 80 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Seorang anak yang ...
• KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 127 AYAT (1) HURUF a UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 148/Pid.Sus/2023/PN.Cms) 

  FITRI, NURHASANAH (2024-07-26)

  Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Dihubungkan Dengan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Cms), ...
• KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan : Nomor 256/Pid.B/2023/PN Tsm) 

  Imam Nugraha, Zidan (Fakultas Hukum, 2024-09-24)

  Kriminologi merupakan sebuah ilmu yang berdiri sendiri, kriminologi tidak menjadi bagian dari hukum pidana itu sendiri, namun memiliki hubungan yang erat dengan hukum pidana, kriminologi merupakan sebuah ilmu dalam hukum ...
• Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 36 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Studi Kasus Putusan PN Ciamis Nomor 168/PID.sus/2023/PN.CMS) 

  Putra, Naufal Yahya (Naufal Yahya Putra, 2024-09-24)

  ABSTRAK PEMENUHAN UNSUR-UNSUR PASAL 36 AYAT (2) DAN (3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG (Studi Kasus Putusan PN Ciamis Nomor 168/PID.sus/2023/PN.CMS). Penelitian ini ...
• KAJIAN TERHADAP BARANG BUKTI HASIL KEJAHATAN YANG BELUM DITEMUKAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PASAL 363 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 

  MA’ARIF, ENJANG SAMSUL (Fakultas Hukum, 2024-09-24)

  Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat ialah kejahatan pencurian. Tindak pidana pencurian telah diatur didalam KUHP mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal ...
• KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN SECARA KEKELUARGAAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN PASAL 378 DAN ATAU 372 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI KEPOLISIAN RESORT TASIKMALAYA KOTA 

  LAKSONO, PRASETYO (Fakultas Hukum, 2024-09-23)

  Setiap tindak pidana, harus diproses menurut hukum agar terciptanya penegakan hukum yang adil bagi korban dan masyarakat serta pelaku tidan mengulangi lagi perbuatannya. Proses hukum terhadap pelaku tindak pidana telah ...
• PEMENUHAN HAK UPAH LEMBUR PEKERJA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 31 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT. ALAT IRIGASI DAN BANGUNAN BAROKAH KOTA TASIKMALAYA 

  RIZKYA, AGUNG MUHAMMAD (FAKULTAS HUKUM, 2024-09-21)

  Upah yang diterima para pekerja saat ini tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ada selisih yang cukup signifikan antara upah yang seharusnya mereka terima dengan upah yang mereka dapatkan, ketidaksesuaian ...
• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN TANPA SURAT KETERANGAN UJI BERKALA BERDASARKAN PASAL 288 AYAT (3) Jo PASAL 106 AYAT (5) HURUF c UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR TASIKMALAYA 

  RAMADAN, ORIZA SATIVA (Fakultas Hukum, 2024-09-20)

  Sebagaimana daftar berita acara surat tilang lalu lintas dan angkutan jalan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 yang melanggar Pasal 288 Ayat (3) Jo Pasal 106 Ayat (5) Huruf c Undang-Undang ...
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 44 KUHP DI POLRES CIAMIS (Studi Kasus Nomor LP / B / 19 / V / 2023 / SPKT / POLSEK LAKBOK / POLRES CIAMIS / POLDA JABAR) 

  Luhry Rahmania, Dhea (Fakultas Hukum, 2024-09-14)

  Sistem hukum di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks ketika berurusan dengan pelaku kejahatan yang memiliki gangguan jiwa. Di satu sisi, hukum harus memastikan keadilan dan keselamatan publik, namun di sisi lain, ...

View more