TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UANG KEMBALIAN KONSUMEN KE DALAM BENTUK DONASI OLEH PELAKU USAHA BERDASARKAN PASAL 1 AYAT (3) Jo Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1980 TENTANG PELAKSANAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DI ...
FUNGSI SIDIK JARI DALAM MENGUNGKAP KASUS PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI KAWALI WILAYAH HUKUM POLRES CIAMIS (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LP / B / 20 / XI / SPKT / SEK KAWALI / POLRES CIAMIS / POLDA JABAR)
Kajian hukum ...
Nur Amalia, Rikeu Dien(FAKULTAS HUKUM, 2024-07-22)
IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 7 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO 18 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN DI DESA CISAGA KECAMATAN CISAGA KABUPATEN CIAMIS
...
ABSTRAK
PELAKSANAAN PASAL 340 KUHP TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI KOTA BANJAR (Studi Putusan Nomor: 70/Pid.B/2023/PN.Bjr)
Pelaksanaan pasal 340 KUHP (kitab undang-undang ...
KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH KOTA BANJAR (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor: 25/Pid.B/2023/PN.Bjr)
Bahwasannya suatu tindak pidana ...
ABSTRAK
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SUPIR BUS YANG MEMBUNYIKAN KLAKSON DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 279 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM PANGANDARAN
Salah ...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MASA SEWA TANAH KAS DESA
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 13 AYAT (3) PERATURAN BUPATI
PANGANDARAN NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN
ASET DESA DI DESA PAJATEN KECAMATAN SIDAMULIH
KABUPATEN ...
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya permasalahan terhadap masih banyaknya penjualan rokok kepada anak, dimana di Desa Cibanten, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran para pedagang menjual rokok kepada anak secara ...
ABSTRAK
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI MALAM HARI SESUAI PASAL 363 KUHP DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR CIJEUNGJING
Penegakan hukum memegang peran penting dalam menangani tindak ...
Wakaf sebagai suatu lembaga keagamaan disamping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah juga berfungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan di akhirat. Sedangkan dalam fungsi ...
ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI DALAM PERJANJIAN JUAL
BELI JENGKOL DENGAN SISTEM IJON DIHUBUNGKAN DENGAN
PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DI
KELURAHAN PATARUMAN KECAMATAN PATARUMAN KOTA
BANJAR
ABSTRAK
IMPLEMENTASI PASAL 53 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN SISWA SMK RANCAH CIAMIS (Dalam Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Cms).
Media sosial dengan ...
ABSTRAK
IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT (2) PERATURAN KABABINKAM POLRI NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWALAN DALAM PELAYANAN PENGAWALAN BARANG BERHARGA OLEH UNIT OBYEK VITAL SATUAN SAMAPTA KEPOLISIAN RESOR CIAMIS
Pengamanan ...
PERANAN KEPOLISIAN RESOR KOTA BANJAR DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 14 AYAT 1 HURUF g UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS ...
IMPLEMENTASI GADAI TANAH PERTANIAN SECARA LISAN DITINJAU DARI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN DI DESA SUKAMUKTI KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR.
Pelaksanaan gadai tanah ...
TINJAUAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK KAMBING DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 363 AYAT (1) KE-1 DAN KE-4 KUHP DI DESA PAYUNGSARI KECAMATAN PANUMBANGAN KABUPATEN CIAMIS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri ...
TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI KECAMATAN LAKBOK KABUPATEN CIAMIS
Diketahui Suratman (Pelaku) mengalami gangguan jiwa sejak tahun 2009 silam. Suratman ...
Peneliti memfokuskan penelitian ini pada berbagai aspek yang menjadi permasalahan terhadap Tinjauan Viktimologi Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 ...
ABSTRAK
IMPLEMENTASI PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA OLEH BPD DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 31 HURUF b PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110 TAHUN 2016 (Di Desa Karyamukti Kecamatan ...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN ONLINE
YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PESERTA ARISAN
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1338 AYAT (1) KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA DI KELURAHAN PATARUMAN
KECAMATAN PATARUMAN ...