• ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR KELALAIAN DALAM TINDAK PIDANA HILANGNYA NYAWA SESEORANG DITINJAU DARI PASAL 359 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 188/Pid.B/2022/PN.Cms) 

  Muarif, Irpan (2024-08-24)

  Kejahatan yang berkembang dimasyarakat terdiri dari berbagai jenis dan berbagai macam bentuk. Di Indonesia kejahatan itu sendiri diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) salahsatu bentuknya ialah ...
• Pelaksanaan Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penggunaan Penggunaan Emergency Contact Pinjaman Online di Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya 

  Shafikah Nur Amini (Fakultas Hukum, 2024-08-30)

  ABSTRAK PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENGGUNAAN EMERGENCY CONTACT PINJAMAN ONLINE DI OTORITAS JASA KEUANGAN TASIKMALAYA Otoritas ...
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TENAGA KERJA DI P.T. TASCO SEJAHTERA ABADI TASIKMALAYA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 54 AYAT (3) UDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN 

  Aji Muhammad Guswara (Fakultas Hukum, 2024-07-19)

  PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TENAGA KERJA DI P.T. TASCO SEJAHTERA ABADI TASIKMALAYA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 54 AYAT (3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Bahwasanya perjanjian ...
• TINJAUAN HUKUM TERHADAP KASUS SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH GANDA DITIJAU DARI TUJUAN PENDAFTARAN TANAH DI DESA BANTARDAWA KECAMATAN PURWADADI KABUPATEN CIAMIS DI NOTARIS NEVIE ASSEGAF, S.H., M.H. 

  Wahidin, Ramadan (FAKULTAS HUKUM, 2024-08-30)

  Sertifikat ganda kerap terjadi di Ciamis Selatan yang mengakibatkan sengketa para pemegang sertifikat yang saling menuding bahwa apa yang mereka miliki itu benar adanya walaupun kemudian salah satu diantara sertifikat ...
• PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PADA WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR CIJEUNGJING UNTUK PENERTIBAN ARUS LALU LINTAS DI SEKITAR PUSAT OLEH-OLEH GALENDO JALAN BANJAR-CIAMIS 

  ANOM, REIHAN TIREZZIA (FAKULTAS HUKUM, 2024-10-26)

  PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PADA WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR CIJEUNGJING UNTUK PENERTIBAN ARUS LALU LINTAS DI SEKITAR PUSAT ...
• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA SEPEDA MOTOR YANG MEROKOK PADA SAAT BERKENDARA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 283 UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTASDAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA 

  NABABAN, DANCER (Fakultas Hukum, 2024-10-23)

  Pengaruh rokok sebagai zat adiktif dalam berkendara seperti menimbulkan penurunan konsentrasi. Merokok adalah aktivitas yang memicu berbagai dampak negatif bagi tubuh. Bahan kimia yang terkandung pada rokok bIsa memicu ...
• PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI DAN MENGAWASI MINUMAN BERALKOHOL DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 14 AYAT (1) HURUF e UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH POLSEK SINGAPARNA 

  MAULANA YUSUF, GALIH (Fakultas Hukum, 2024-10-23)

  Peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali, terutama di tempattempat seperti kafe karaoke dan warung remang-remang, menimbulkan keresahan di masyarakat dan merusak tatanan sosial. Selain dampak fisik seperti ...
• PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DESA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 21 AYAT (1) PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 83 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI DESA MARGAHARJA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN CIAMIS 

  MAULANA, ANDRI (Fakultas Hukum, 2024-10-10)

  ABSTRAK PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DESA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 21 AYAT (1) PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 83 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI DESA MARGAHARJA, KECAMATAN ...
• PELAKSANAAN PERJANJIAN INVESTASI DI DESA BAREGBEG KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA 

  HAFIZ FAUZAN MULYADI (FAKULTAS HUKUM, 2024-07-26)

  ABSTRAK PELAKSANAAN PERJANJIAN INVESTASI DI DESA BAREGBEG KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Bahwasanya perjanjian yang memenuhi syarat syaratnya ...
• Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Perbedaan Harga Yang Tertera Pada Rak Display Dengan Pembayaran Harga Barang Di Kasir Dihubungkan Dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang Percantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan (Studi Kasus Di Indomaret Cabang Cikoneng) 

  Ramdhani, Syahrul (Fakultas Hukum, 2024-08-30)

  ABSTRAK PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP PERBEDAAN HARGA YANG TERTERA PADA RAK DISPLAY DENGAN PEMBAYARAN HARGA BARANG DI KASIR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 7 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 35/M-DAG/PER/7/2013 ...
• UPAYA PENCEGAHAN KEPOLISIAN TERHADAP ANAK YANG TERGABUNG DALAM GENG MOTOR BERDASARKAN PASAL 14 AYAT (1) HURUF e UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA KOTA 

  Mukasif Wibowo, Hasan (Fakultas Hukum, 2024-09-30)

  ABSTRAK UPAYA PENCEGAHAN KEPOLISIAN TERHADAP ANAK YANG TERGABUNG DALAM GENG MOTOR BERDASARKAN PASAL 14 AYAT (1) HURUF e UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH ...
• UPAYA PENCEGAHAN KEPOLISIAN TERHADAP ANAK YANG TERGABUNG DALAM GENG MOTOR BERDASARKAN PASAL 14 AYAT (1) HURUF e UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA KOTA 

  Mukasif Wibowo, Hasan (Fakultas Hukum, 2024-09-30)

  ABSTRAK UPAYA PENCEGAHAN KEPOLISIAN TERHADAP ANAK YANG TERGABUNG DALAM GENG MOTOR BERDASARKAN PASAL 14 AYAT (1) HURUF e UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH ...
• PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUATAN MINUMAN KERAS JENIS CIU DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 10 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG LARANGAN MINUMAN KERAS DI DESA RAWAAPU KECAMATAN PATIMUAN KABUPATEN CILACAP 

  Nasution, Royan (FAKULTAS HUKUM, 2024-09-30)

  ABSTRAK PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUATAN MINUMAN KERAS JENIS CIU DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 10 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG LARANGAN MINUMAN KERAS DI DESA RAWAAPU KECAMATAN ...
• PENERAPAN NE BIS IN IDEM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH BAPAK KANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 45 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Laporan Polisi Nomor LP/B/82/III/2023/SPKT/Polres Tasikmalaya Kota) 

  Ramadhan, Nurrohmat (Fakultas Hukum, 2024-09-29)

  ABSTRAK PENERAPAN NE BIS IN IDEM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH BAPAK KANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 45 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG ...
• PERANAN SATUAN SAMAPTA DALAM MELAKUKAN TINDAKAN TERHADAP PELAKU MINUMAN KERAS BERDASARKAN PASAL 39 AYAT (2) HURUF d PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN RESOR DAN KEPOLISIAN SEKTOR DI KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA KOTA 

  ALI NURFADO, MUHAMMAD ZIDAN (FAKULTAS HUKUM, 2024-09-27)

  Mabuk akibat minuman keras adalah salah satu penyakit masyarakat yang harus diberantas, penengakan hukum harus dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan minum-minuman keras yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban ...
• PENYELESAIANSECARA KEKELUARGAAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT PASL 351 AYAT (2) KUHP DI KEPOLISIAN SEKTOR CIHIDEUNG 

  Handoko, Bangbang (Fakultas Hukum, 2024-09-27)

  ABSTRAK PENYELESAIAN SECARA KEKELUARGAAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT PASAL 351 AYAT (2) KUHP DI KEPOLISIAN SEKTOR CIHIDEUNG Berbagai bentuk kejahatan dilakukan oleh orang dengan ...
• KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNG DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 341 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Kasus Nomor Putusan Perkara 7/Pid.Sus/2023/PN.Cms) 

  Naurah, Nur Fatin Adillah (2024-07-26)

  Perbuatan manusia akan selalu menimbang berdasarkan kesenangan dan penderitaan jauh sebelum merasakan keuntungan dan kerugian dari perbuatan yang dilakukan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dapat merugikan secara ...
• Pelaksanaan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Sudah Kadaluarsa Di Toserba Gunasalma Panumbangan 

  Dzikri Fauzi, Ali (Ali Dzikri Fauzi, 2024-09-26)

  PELAKSANAAN PASAL 4 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN DALAM KEMASAN YANG SUDAH KADALUARSA DI TOSERBA GUNASALMA PANUMBANGAN Dalam suatu kegiatan bisnis, banyak ...
• PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PERKARA KEKERASAN TERHADAP ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 80 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 

  Arif Saputra, Andika (Fakultas Hukum, 2024-09-25)

  PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PERKARA KEKERASAN TERHADAP ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 80 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Seorang anak yang ...
• KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 127 AYAT (1) HURUF a UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 148/Pid.Sus/2023/PN.Cms) 

  FITRI, NURHASANAH (2024-07-26)

  Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Dihubungkan Dengan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Cms), ...

View more