Abstract:
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa implementasi prinsipprinsip good governance dalam bidang pelatihan tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota
Tasikmalaya belum optimal. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
implementasi prinsip-prinsip good governance dalam bidang pelatihan tenaga kerja di Dinas
Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya. Metode penelitiannya adalah kualitatif dengan informan
sebanyak 4 orang. Teknik pengumpulan datanya ialah studi kepustakaan, studi lapangan
(observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Untuk teknik analisis data kualitatif melalui
pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat
menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi
prinsip-prinsip good governance dalam bidang pelatihan tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja
Kota Tasikmalaya belum dilaksanakan secara optimal sesuai dengan empat variabel yang
berhubungan dengan prinsip-prinsip good governance menurut United Nation Development
Program (UNDP), hal ini dikarenakan beberapa indikator permasalahan sebagai berikut:
adanya ketidakseimbangan jumlah angkatan kerja yang pada tahun 2021 mencapai 66,54%
dengan peluang kerja disebabkan oleh masih rendahnya skill yang dimiliki penduduk usia kerja,
kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh para pencari kerja, adanya paradigma para pencari
kerja yang memilih untuk tidak bekerja dibandingkan harus mengisi lowongan pekerjaan seperti
sales, hingga tidak adanya Balai Pelatihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan keahlian penduduk
di usia produktif
