IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG BANTUAN PANGAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT - DD) OLEH PEMERINTAH DESA DAYEUHLUHUR KECAMATAN DAYEUHLUHUR KABUPATEN CILACAP

Abstract

Berdasarkan penjajagan awal diketahui bahwa implementasi kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa di Desa Dayeuhluhur Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap belum berjalan secara optimal. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah : bagaimana implementasi kebijakan tentang bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) oleh Pemerintah Desa Dayeuhluhur Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Informan sebanyak 9 orang. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (wawancara dan observasi) dan dokumentasi. Penulis mengunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan dengan melakukan analisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa : Implementasi Kebijakan Tentang Bantuan Pangan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Dayeuhluhur Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap belum optimal hal ini dikarenakan masih adanya ketidaktepatan sasaran dalam penentuan penerima program BLTD DD karena kurangnya pemahaman petugas terhadap standar dan sasaran kebijakan BLT DD, selain itu sumber daya implementasi kebijakan kurang memadai karena proses rekruitmen petugas dilakukan dengan mengambil relawan covid yang dibantu dengan perangkat desa sehingga kurang memahami kondisi masyarakat yang sebenarnya sehingga menyebabkan komunikasi yang terjalin kurang baik dalam melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam memperoleh data yang dibutuhkan secara akurat dan konsisten. Faktor lainnya yang mempengaruhi keberhasilan implementasi adalah kurangnya dukungan masyarakat yang seakan kurang peduli terhadap kebijakan BLT DD karena masih adanya masyarakat yang memenuhi kriteria tidak memperoleh bantuan BLT DD karena pemerintah desa memiliki keterbatasan anggaran yang bersumber dari dana desa.