TANTANGAN IMPLEMENTASI SATU DATA INDONESIA DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA (STUDI KASUS KABUPATEN CIAMIS)

Abstract

Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data pemerintah yang berkualitas. Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang SDI mengamanatkan pada semua instansi pemerintah untuk mengimplementasikan SDI di instansinya masing-masing, termasuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah kabupaten/kota perlu menerapkan kebijakan tersebut karena hasil yang diperoleh sangat menunjang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Meskipun manfaatnya besar, tetapi implementasi SDI tidak mudah. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam implementasi SDI di pemerintah daerah kabupaten/kota. Studi ini bersifat kualitatif dan deskriptif. Metode yang digunakan yaitu metode SWOT. Hasil studi menunjukkan bahwa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman paling utama dalam implementasi SDI diantaranya adalah: kekuatan yaitu faktor regulasi dan teknologi; kelemahan yaitu faktor sumber daya manusia, peraturan pelaksana, pendanaan, ego sektoral; peluang yaitu faktor kebutuhan terhadap data berkualitas, sedangkan ancaman yaitu faktor perubahan regulasi, dan keamanan siber